Pemerintah Subsidi Anggaran Monorel dan Trem Rp2 T

Tidak ada komentar 299 views

Surabaya, (DOC) – Dari sekitar Rp10 triliun anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan angkutan massal di Surabaya, yakni monorel dan trem, sekitar Rp2 triliun diantaranya akan ditanggung pemerintah. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Erick Tahalele, Senin (10/6/2013) mengatakan, pembangunan sarana transportasi tersebut dilakukan melalui Built Operate Transfer (BOT) Agreement (Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali) selama 10-20 tahun.
Jika dihitung, tiap tahun beban anggaran yang ditanggung pemerintah sekitar Rp112 miliar per tahun. Untuk mengurangi beban subsidi, solusinya dengan memperpanjang masa kerjasama atau dengan dukungan APBN dan APBD provinsi.
“Pemikiran kita 30 tahun supaya beban tidak terlalu tinggi ke APBD,” ujarnya.
Pasalnya, kemampuan masyarakat per kapita naik angkutan sekitar Rp6-10 ribu. Sebenarnya menurut anggota Fraksi Partai Golkar ini, ada beberapa negara yang bisa dijadikan referensi. Bahkan di negara Taipeh, angkutan massal justru gratis.
Pembangunan monorel rutenya Benowo menuju Kejawan, Sukolilo sepanjang 23 Km. Sementara, untuk trem dari JMP hingga Joyoboyo dengan jarak mencapai 16 Km. Erick mengatakan di beberapa titik pemberhentian nantinya akan dibangun area parkir. Namun, hingga kini belum diputuskan tempat parkir tersebut nantinya apakah diserahkan kepada pihak swasta atau dikelola Pemkot Surabaya.
“Jika diserahkan ke swasta bebannya tinggi,” katanya.
Erick mencontohkan, di luar negeri, area parkir disediakan gratis. Sehingga mendorong masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi massal. “Sudah naik transportasi ongkosnya murah, parkir gratis. Mau tidak mau orang tidak menggunakan kendaraan lagi,” tambahnya.
Anggota Badan Anggaran ini menambahkan, pada pertemuan berikutnya dengan pemerintah kota akan dibuat skedul pelaksanaan pembangunan dan dibahas beban anggaran. Pihaknya tidak menghendaki kemacetan di wilayah Pasar Kembang akibat pembangunan Fly Over terjadi disepanjang lokasi pembangunan monorel dan trem.
“Kita minta dikerjakan malam, supaya siang hari tidak mengganggu transportasi,” tegas Erick.
Sementara, anggota Komisi C Reny Astuti mengaku sepakat dengan pembangunan moda transportasi massal. Menurutnya, untuk kota sebesar Surabaya, sarana transporasti tersebut diperlukan. “Dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta, itu adalah solusi,” tutur Reni.
Namun, ia mengingatkan soal pola kerjasama yang dilakukan Pemkot Surabaya dan pihak ketiga. Pasalnya selama ini dari beberapa kerjasama yang dijalin dalam mengerjakan sejumlah proyek, kerapkali menyisakan persoalan.
“Kerjasama sebelumnya belum ada yang lancar, seperti Pasar Turi dan TPA Benowo,” ungkap anggota FPKS ini.
Alumnni FMIPA Institut Tehnologi Sepuluh Nopember Surabaya ini mengusulkan pemerintah kota mematangkan tahapan perencanaan. Untuk itu, dalam kajian kelayakan harus jelas, apakah moda transportasi tersebut benar-benar murah. Di sisi lain, sebelum mega proyek tersebut terealisasi, perilaku masyarakat juga harus disiapkan. “Proyek ini harus menjadi proyeknya Surabaya. Jadi, jangan sampai mangkrak,” pungkasnya. (k4/r4)