Pemilihan Wakil Walikota, F-PDIP DPRD Surabaya Menghendaki Aklamasi

Surabaya – F-PDIP DPRD Surabaya menghendaki proses pergantian Wakil Walikota Surabaya, pasca mundurnya Bambang DH berlangsung secara aklamasi. Ketua F-PDIP, Syaifudin Zuhri, Kamis (4/6/2013) mengaku, , pihaknya telah melakukan pendekatan dengan beberapa fraksi maupun pimpinan partai. Harapannya, mekanisme pemilihan nantinya tidak dilaksanakan melalui voting.

“Kita berharap tidak berbelit-belit, sesuai asas demokrasi yang utama adalah musyawarah mufakat” ujarnya.

Anggota Komisi C ini menegaskan, dari hasil pendekatan informal yang dilakukan sejumlah fraksi dan pimpinan parpol lain menyatakan dukungannya dengan usulan fraksinya.

“Sebagian besar mengamini apa yang menjadi keinginan kita” ungkapnya.

Syaifudin berharap, kesepakatan yang telah dibangun untuk mendorong terjadianya aklamasi bsia diwujudkan pada hari – H (pemilihan). Ia menepis, kemungkinan sejumlah anggota dewan dari fraksi lain bakal memboikot proses pemilihan, sebagai serangan balik atas sikap FPDIP saat pergantian Ketua DPRD dari Wisnu Wardhana ke Mochamad Mahmud yang terkesan menghambat.

“Pada waktunya nanti, saya yakin akan terjadi kekompakan dan berkomitmen atas apa yang disampaikan” paparnya.

Dua calon Wakil Walikota Surabaya yang akan bersaing menggantikan Bambang DH, sesuai rekomendasi DPP PDIP, yaitu Wisnu Sakti Buana (Wakil Ketua DPRD) dan Syaifudin Zuhri (Ketua FPDIP ). Namun, Syaifudin mengaku pencalonannya hanya sebagai pelengkap administratif guna memenuhi ketentuan perundang-undangan, dimana calon yang diajukan adalah dua orang. Sejatinya FPDIP telah sepakat untuk memuluskan Wisnu Sakti Buana, Putra Ir. Sucipto mantan Sekjen DPP PDIP untuk menduduki jabatan Wawali.

Disisi lain, berdasarkan mekanisme agenda pemilihan Wakil Walaikota Surabaya nantinya akan dibahas terlebih dahulu dalam badan musyawarah (Banmus). Anggota Banmus, Agus Sudarsono mengatakan, banmus menjadwalkan kapan pemilihan dilakukan setelah pihaknya menerima surat tentang calon yang diajukan untuk mengisi jabatan Wakil Walikota.

“Kita tunggu surat dari eksternal, dari Walikota atau dari pihak terkait. Banmus akan membahas itu, salah satunya membentuk panitia pemilihan” kata anggota Fraksi Partai Golkar.

Ia memperkirakan, jika tidak berkaitan dengan pansus komisi, Panitia pemilihan komposisinya berdasarkan jumlah kursi. Dalam internal panlih akan dipilih ketua sekretaris dan anggota.

“Kalo panitia pemilihan identik dengan suara fraksi, (Partai) Demokrat bisa lebih dari satu. Tapi ini masih perkiraan” terang Agus.

Agus Sudarsono mengatakan, setelah banmus membentuk panitia pemilih. Dalam tugasnya panitia pemilih yang akan membuat tata tertib pemilihan. Mengenai proses pemilihan apakah dilakukan secara aklamasi atau voting akan diatur dalam pasa-pasal tatib.

“Biasanya aturannya habis musyawarah, yang kedua dialakukan voting” tuturnya.

Hingga saat ini Fraksi Partai Golkar belum mengeluarkan instruksi untuk mendorong aklamasi atau voting. Agus menegaskan, fraksinya akan bersikap setelah mekanisme pemilihan telah dibahas dalam banmus.

“Sesuai mekamisme (fraksinya), nantinya kita akan rapat dulu” katanya. (K-4)