Pemilu Legeslatif 2014, Banyak Perubahan

 Politik

Surabaya, (DOC) – Pemilihan Umum Legeslatif 2014 mendatang, tehnis pelaksanaannya akan banyak perbedaan dengan periode sebelumnya. Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar sosialisasi penyelenggaraan pemilu di Hotel Equator, Jumat (30/11/2012).
Menurut anggota KPU Surabaya, Khoirul Anam, dalam pelaksanaan pemilu legislatif mendatang terdapat perbedaan mencolok dibandingkan pemilu tahun 2009. Salah satunya terkait teknis penghitungan suara.
Bila pada pemilu 2009 penghitungan hanya dilakukan di tingkat kecamatan oleh penitia pemilihan kecamatan (PPK) kemudian disetorkan ke KPU, maka sesuai dengan UU RI no 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, sistemnya dirubah. Dimana panitia pemungutan suara (PPS) yang bertugas dikelurahan diberi kewenangan untuk melakukan rekapitulasi sebelum diserahkan ke kecamatan.
“Saya kira ini ada perubahan yang cukup baik dibanding penyelenggaraan pemilihan legislatif tahun 2009. Makanya pada Bulan Januari sudah akan mulai dibentuk PPK dan PPS,” tutur Khoirul Anam.
Selain itu, perubahan lain yang tercantum pada UU RI no. 8 tahun 2012 adalah pelaksanaan kampanye yang dipastikan akan lebih lama dari pemilu sebelumnya. Sebab setelah resmi ditetapkan sebagai peserta pemilu pada 11 Januari 2013, maka semenjak saat itulah partai politik (parpol) peserta pemilu sudah bisa memulai melakukan kampanye.
“Kalau untuk pelasanaan pemilihanya dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014,” ungkapnya.
Sementara bagi warga yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP), KPU memastikan warga masih dapat menggunakan hak suaranya. Dengan syarat, warga langsung mendatangi KPU Propinsi Jawa Timur untuk melakukan pendaftaran. Karena berdasarkan ketentuan yang baru, disebutkan bahwa KTP tidak ada hubunganya dengan domisili.
“Artinya hak menggunakan suara semua warga pada pemilu mendatang akan terjamin,” tegas pria berkulit sawo matang ini.
Sementara itu, Anggota KPU Surabaya Divisi teknis penyelenggaraan pemilu dan data, Edward Dewaruci menjelaskan perubahan bagian lain pada pelaksanaan pemilu legislatif mendatang yang tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan daerah pemilihan(Dapil) .
Dapil yang kemungkinan bergesar kuota kursinya adalah dapil II meliputi Tambaksari, Kenjeran, Bulak, Semampir dan Pabean Cantikan. Kemudian di dapil III serta dapil IV yang juga jumlah kursinya berubah.
Menurut Tetet, sapaan akrab Edward Dewaruci, dengan jumlah penduduk Kota Surabaya, yang dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan menjadi 3,114 juta jiwa, diperkirakan kuota untuk satu kursi di DPRD Surabaya juga akan berubah.
“Prediksi kami, kursi untuk dapail II menjadi 12 kursi, dapil III 6 kursidan dapil IV menjadi 12 kursi,” terang Tetet.
Tetet mengungkapkan, pada pemilu legislatif 2009, untuk dapail I mempunyai 11 kursi, dapil II 11 kursi, dapil III 8 kursi, dapil IV 11 kursi dan dapil V mampunyai 9 kursi. Namun dengan adanya rencana perubahan kuota tersebut, maka, KPU Surabaya harus menyiapkan beberapa alternatif untuk penataan dapil pada pemilu 2014 mendatang.
“Kami membuat tiga skenario baru dalam penataan dapil, yaitu lima, enam dan tujuh. dari tiga skenerio itu kami akan meminta banyak masukan terutama dari pihak partai peserta pemilu,” tukasnya.
Sedang mengenai proses penetapan dapil DPRD Surabaya sesuai dengan peraturan KPU No 15 tahun 2012 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan 9 Maret 2013.
“Namun KPU Surabaya secara resmi baru akan menerima data agregat kependudukan (DAK) dari pemkot Surabaya p[ada awal Desembrr mendatang,” tandas Edward (k1/r7)