Pemilu Surabaya Diwarnai Tertukarnya Surat Suara

Tidak ada komentar 205 views

Surabaya, (DOC) – Proses pemungutan suara di Surabaya diwarnai persoalan tertukarnya surat suara antar daerah pemilihan. Ketua Panwas Kota Surabaya, Wahyu Hariadi, Rabu (9/4/2014) mengungkapkan, pihaknya langsung memerintahkan penghentian pemungutan pasca mengetahui tertukarnya surat suara.
Beberapa wilayah yang tertukar surat suara, meliputi TPS 11 dan 12 Lidah wetan, TPS RW 5 Suryanata Sumberejo, TPS RT % RW 8 Benowo, TPS RT 5 dan 6 RW 3, serta beberapa TPS di dapil 1 dan 2.
“Di kelurahan Pakal, baru 33 surat suara yang dicoblos langsung dihentikan,” terangnya.
Wahyu Hariadi mengatakan, tertukar surat suara antar dapil sebagai akibat keteledoran Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK). PPK dianggap tidak selektif dalam mensortir surat suara yang masuk.
“Surat suara dari percetakan kan gelondongan, dan datangnya tidak sekaligus. DPR-RI dulu baru lainnya, akibatnya pada pembagian kadang terselip. Harusnya sudah terseleksi di PPK,” tegasnya.
Wahyu menambahkan, meski pada beberapa TPS terjadi kekeliruan surat suara proses pemungutan tetap dilakukan sesuai aturan yakni, Pk. 13.00 WIB.
“Pencoblosan tetap, yakni jam 1 (siang ) harus selesai semua, tandasnya.
Tertukarnya surat suara di beberapa wilayah tersebut hanya terjadi pada surat suara caleg DPRD kota. Menanggapi tertukarnya surat suara, Ketua KPU Surabaya, Eko Waluyo Suwardiyono mengatakan, berdasarkan peraturan KPU No. 26 tahun 2013 dan Peraturan KPU No. 5 tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, diwajibkan bagi KPU untuk menentukan langkah penyelesaianya.
“Sesuai peraturan, KPU wajib melkukan pleno untuk menindaklanjutinya,” katanya.
Dari hasil rapat pleno diputuskan, bahwa surat suara yang tertukar harus segera diganti. Sementara untuk suara yang telanjur tercoblos, dialihkan ke perolehan suara pertai.
“Sesuai aturan KPU, satu opsi yang terjadi yang sudah ada dasar hukumnya, suara itu dianggap suara partai,” katanya. (k4/r4)