Pemkot Berharap Izin LK KBS Turun Bulan Depan

Tidak ada komentar 152 views

Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berharap, pada Mei 2014 depan, Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) sudah mengantongi ijin Lembaga Konservasi Kebun Binatang Surabaya (KBS). Jika ijin LK ini sudah dipegang, pemkot siap menggelontorkan dana berapapun untuk memperbaiki kebun binatang kebanggan warga Surabaya itu.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, saat ini, pihak PDTS KBS sudah melayangkan hasil studi lingkungan ke Kementrian Kehutanan (Kemenhut) yang juga ditembuskan ke Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur (Jatim). Saat ini, pihak pengelola kebun binatang yang dibangun sejak 1916 itu masih menunggu hasil evaluasi dari Kemenhut. Sehingga, diharapkan, dalam pekan-pekan ini, LK KBS sudah bisa diberikan ke PDTS. “Jika LK sudah turun, kami siapkan anggarannya, untuk perbaikan KBS. Nilainya tergantung dari PDTS KBS, mintanya berapa, kami siap penuhi,” ujar Risma, panggilan Tri Rismaharini.
Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini menegaskan, sebenarnya KBS tidak memerlukan studi lingkungan. Sebab, KBS ini merupakan lahan konservasi dan sudah ada sejak lama. Bahkan, kebun binatang peninggalan wartawan Belanda ini sudah menjadi bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mampu menurunkan tingkat polusi di kota Pahlawan ini. Adapun syarat untuk mendapat izin LK, PDTS KBS harus memiliki sarana pemeliharaan dan perawatan satwa, fasilitas satwa, fasilitas layanan pengunjung, fasilitas kantor pengelolaan dan fasilitas pengelolaan limbah. “Semua sudah terpenuhi oleh kami,” tandasnya.
Terkait pengaduannya soal dugaan korupsi di KBS ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Januari lalu, Risma mengakui, lembaga anti rasuah tersebut siap menindaklanjuti. Sayangnya, wali kota yang diusung dari PDI-P itu belum mengetahui secara rinci tindak lanjut proses hukumnya.Bahkan, dia juga belum tahu apakah nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pimpinan Abraham Samad itu. “Pada prinsinya akan ditindaklanjuti (oleh KPK). Saya baca suratnya beberapa waktu lalu,” katanya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menjelaskan, pelaporan ke KPK ini karena diduga ada pengelolaan yang tidak wajar di KBS. Misalnya, ada satwa yang ditukar dengan mobil atau sepeda motor. Padahal, ketika ada pertukaran satwa , harus ada ijin dari menteri, hingga presiden. Hasil audit pemkot Surabaya, ada sekitar 400 satwa yang ditukar dengan tidak wajar oleh pengelola KBS sebelum diambil oleh pemkot Juli 2013 lalu. “Nanti, setelah ijin LK itu sudah kami pegang, kami akan segera buka brankas di KBS yang diduga didalamnya ada sejumlah uang. Waktu membuka, saya akan undang kejaksaan dan juga kepolisian,” pungkasnya.
Menyikapi belum turunnya LK KBS ini, anggota Komisi B DPRD Surabaya Eddy Rusianto, menyesalkan belum turunnya LK tersebut. Menurut dia, tidak ada alasan bagi Kemenhut untuk menundanya. Sebab baik dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupaun alokasi anggaran, pemkot dinilainya sudah sangat siap. “Semua persyaratan kan sudah dipenuhi oleh pemkot, termasuk syarat studi lingkungan. Jadi, tidak ada alasan bagi kemenhut untuk menunda memberikan LK ke KBS. Apalagi tanah di KBS itu kan tanahnya pemkot. Lalu, apa lagi yang menjadi persoalan,” terangnya dengan sedikit bertanya.(lh/r7)

Tag: