Pemkot Bingung Putuskan Kontrak Kerja Investor Pasar Turi

Surabaya,(DOC) – Para pedagan Pasar Turi benar-benar sudah tidak bisa bersabar. Mereka meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah tegas memutus kontrak dengan investor, PT Gala Bumi Perkasa (GBP). Berkali-kali pedagang dikecewakan lantaran penyelesaian pembangunan molor terlalu lama.
Solusi terbaik adalah pemkot memutus kontrak. Ini kalau diputus kontrak, ruginya kecil karena akan bebas dari penjajahan, kita ini diperas oleh investor dengan dalih bunga dan denda,” ujar Ketua kelompok pedagang (kompag) pedagang Pasar Turi, Syukur, dalam pertemuan dengan Sekkota, Hendro Gunawan di Balai Kota Surabaya, Kamis (24/4/2014).
Para pedagang, kata Syukur, akan mendukung 100 persen pengambil alihan pembangunan. Langkah itu dianggap sebagai solusi untuk menyelematkan nasib para pedagang yang terkatung-katung sejak Pasar Turi terbakar.
Menurutnya, pedagang sudah bersikap terlalu sabar dengan investor. Permintaan agar tempat penampungan sementara (TPS) dibongkar sudah dituruti. Sebanyak 750 TPS sudah diratakan. Pembongkaran itu karena investor beralasan keberadaan TPS dapat mengganggu proses pembangunan pasar turi.
Pertemuan yang dilakukan di ruang rapat sekkota dihadiri oleh perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur, Yusron Sumartono, plt Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Erry Cahyadi, dan puluhan perwakilan pedagang Pasar Turi.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam setengah itu secara umum pedagang kecewa dengan keterlambatan pembangunan serta penarikan uang denda dan bunga yang dinilai mencekik para pedagang.
David, perwakilan pedagang Pasar Turi, menyangsikan proses pembangunan masih terus berjalan. Menurutnya, para pekerja hanya berpura-pura bekerja. Buktinya, sampai saat ini belum ada progress. Hal ini karena GBP tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan sesuai dengan kontrak.
“Para pedagang banyak yang terlantar, terus terang saya emosi, sudah bayar lunas belum selesai,” katanya.
Menurutnya, GBP membangun diatas penghasilan orang lain. Mestinya, pembangunan sudah selesai. Pembangunan Pasar Turi bukan hanya pembangunan fisik. Tapi juga pembangunan fungsi. Di dalamnya ada fungsi publik. Karena itu, menurutnya, belum selesainya pembangunan ada unsur pidana.
“Pedagang dibohongi dengan kontrak-kontrak yang ada, ini jelas-jelas penipuan, karena ada penyalah gunaan wewenang,” tegasnya.
David menjelaskan, dari izin mendirikan bangunan (IMB) Pasar Turi dibangun lantai enam. Faktanya memiliki sembilan lantai. Pembangunan yang tidak memperhatikan konstruksi termasuk pidana. Walikota tidak memiliki komitmen. Dulu sewaktu ada perubahan layout dengan tegas mengatakan ada kedholiman. Dia berjanji akan merubah. Tapi nyatanya hinga saat ini belum ada perubahan apapun.
“Pemkot permisif degan investor. Dia (walikota) itu walikota para pedagang, bukan walikotanya investor,” jelasnya.
Pedagang lainnya Muhammad Taufik menambahkan waktu perjanjian dengan investor dana awal membayar 20 persen. Tapi nyatanya, harus membyar 80 persen. Karena pedagang tidak punya uang ada yang menjual sawah. Bahkan karena tidak bisa membayar ada yang akan bunuh diri.
“Demi allah, demi rosulullah saya cegah mati-matian, dia sudah megang baygo, perempuan orangnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Yusron mengaku sudah bertemu dengan GBP terkait dengan progres pembangunan. Dalam pertemuan itu, pihaknya menanykan perkembangan pembangunan saat ini. “Kami akan minta bertemu lagi dengan GBP agar berkomitmen dengan pembangunan,” ucapnya.
Pria asli Surabaya ini mengatakan, BPKP akan membantu menyelesaikan keluhan para pedagang. Para pedagang menginginkan pembangunan pasar turi segera selesai. Langkah memutus kontrak dengan GBP tidak tepat. Sebab, upaya itu berdampak semakin molor. Tidak hanya hitungan bulan, bahkan bisa jadi bertahun.
“Saya lihat bisa ngak sih dipercepat, jadi kami akan menekan investor untuk segera menyelesaikan,” utaranaya. Karena itu, dia mengajak untuk memahami aturan, baik yang ada dalam kontrak ataupun aturan dalam perjanjian pembangunan.
Sekkota, Hendro Gunawan berjanji akan menampung semua keluhan para pedagang. Semua keluhan itu akan diserahkan kepada Walikota. Walikota Surabaya, Tri Rismharini, berjanji akan mengutamakan kepentingan para pedagang.
“Desainnya akan kita lihat, perjanjiannya akan kita pelajari bersama. Kita akan mengupayakan penyelesaian.Tidak ada pemkot membela investor, kita independen,” katanya singkat.(az/r7)