Pemkot Diskriminasi Tertibkan Atribute

Tidak ada komentar 201 views

Surabaya,(DOC)Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Surabaya menyoroti kinerja Kasatpol PP Surabaya, Irvan Widyanto. Pasalnya Kasatpol PP dianggap salah kaprah terkait upaya penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dari kubu Capres Prabowo-Hatta di kawasan Kertajaya, Senin (23/6/2014).
Terkait hal itu, Ketua MPC PP Surabaya, Haries Purwoko meminta Walikota Tri Rismaharini untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja Kasatpol PP Surabaya. Perlakuan Kasatpol PP dalam mencopoti APK terlalu overlaping dan melampaui kewenangan dari Panwaslu. Yang berhak menertibkan APK adalah kewenangan Panwas. Jangan Satpol PP yang sendirian mencopoti APK.
“Kalau masih melakukan itu, mohon walikota untuk mengganti Kasatpol PP. Tugas Satpol PP tidak hanya masalah APK,” tandas Haries Purwoko.
Menurut Haries, yang berhak menertibkan APK adalah Panwaslu. Kalau Panwaslu tidak punya tenaga barulah minta bantuan Satpol PP.
“Mohon ini kita sikapi ini dengan dewasa. Jelas ada aroma diskriminasi yang kuat. Sedangkan banner capres lainnya dibiarkan. Kalau memang tidak boleh, ya tidak boleh semua,” tegasnya.
Terkait pembongkaran tersebut, Senin (23/6/2014) malam, digelar pertemuan antara pimpinan MPC PP Surabaya dengan Kasatpol PP di kantor Satpol PP Surabaya. Alhasil pihak Kasatpol PP telah menyesal dan minta maaf kepada MPC PP Surabaya dan tim Prabowo-Hatta. Selain itu pihak Satpol PP menyerahkan kembali 147 buah banner yang telah dicopoti.
“Saya atas nama pribadi dan sebagai warga Surabaya minta maaf atas inisiatif saya ini,” kata Ketua OKK MPC PP Surabaya, Ssamsurin Welangon menirukan ucapan Kasatpol PP, Irvan Widyanto saat pertemuan di kantor Satpol PP.
Ditambahkan Surin Welangon, dalam pertemuan itu pihaknya berusaha untuk mendiskusikan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Terkait tupoksi dan wewenang Satpol PP di Pilpres 2014.
“Yang dilakukan oleh Satpol PP yang salah kaprah harus dihentikan. Agar peserta pemilu tidak dirugikan karena menyangkut anggaran kampanye,” tuturnya. Untuk itu Pemkot mestinya rekordinasi dengan KPU dan Panwaslu untuk terkait masalah penertiban.
Sedangkan menurut Arief Indrianto, Wakil Ketua Pemuda Pancasila Surabaya, hingga saat ini tidak ada banner Prabowo yang pemasangannya dipaku.
Pihaknya sudah betul-betul hati-hati. “Punya kita diikat semua. Bahkan kalau ada yang dipaku, langsung kita lepas,” terangnya.
Diungkapkan Arief bahwa beberapa waktu sebelumnya baik saat pilwali, pilgub, APK juga dipasang di tempat yang sama. Namun tidak ada persoalan.
“Kita sudah pasang sejak 4 Juni lalu, tapi baru dicopoti tanggal 21. Ini jelas tebang pilih dan inisiatif Satpol PP ini yang salah. Jangan diskrimasi, semua harus sama-sama dan harus disikapi proses sosialisasi pilpres ini,” tandasnya.
Senin (23/6) di Surabaya, banner Prabowo-Hatta yang dicopot ada di beberapa titik, seperti di Jalan Kertajaya, Manyar Kertoadi, Ngagel, Darmokali, Marmoyo, Kutai, Ciliwung dan Jemursari.
Kepala Satpol PP Surabaya menyatakan bahwa pencopotan itu atas inisiatifnya karena merusak keindahan kota dan tidak ada izin pemasangan dari pihaknya.(r7)