Pemkot Teruskan Program Lama Untuk Menunjang Penutupan Dolly

Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini tengah melakukan langkah-langkah penutupan lokalisasi Dolly. Diantaranya dengan memberi pelatihan ketrampilan bagi para Pekerja Seks Komersial (PSK) maupun mucikari. Bahkan, penduduk setempat juga bisa ikut pelatihan dalam rangka pemberian modal keahlian ini.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono menilai, tidak ada yang baru dari program penutupan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya ini. Pasalnya, pemberian pelatihan ketrampilan ini sudah dilakukan sejak zaman Bambang Dwi Hartono (BDH) menjabat sebagai wali kota Surabaya. Pemberian pelatihan ini bertujuan agar penghuni wisma tidak lagi mengandalkan pendapatan dari bisnis ‘syahwat’. “Pelatihan apa, tidak ada yang baru yang dilakukan Risma (panggilan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini). Saat menutup Dolly, risma itu tidak ada program baru yang ditawarkan. Justru yang saya dengar, dia hanya ingin nutup-nutup dan nutup,” katanya dengan nada tinggi.
Pihaknya meyakini, penutupan Dolly akan membuat praktik-praktik prostitusi menjadi tidak terkendali. Sebab, wisma-wisma yang sebelumnya ditutup, diperkirakan tetap akan buka praktik seperti biasa. Saat ini, pemkot sudah gagal dalam melakukan penutupan lokalisasi. Dari lima lokalisasi diklaim pemkot sudah tutup dan tidak beroperasi, ternyata salah. Misalnya di Sememi, saat ini praktik prostitusi masih tumbuh subur di lokalisasi yang berada di Surabaya barat ini. “Lokalisasi tidak perlu ditutup tapi harus dilokalisir. Tapi, tempat ini harus berada jauh dari masyarakat. Sehingga, masyarakat akan kesulitan dalam mengakses tempat tersebut,” jelasnya,Jumat(9/5/2014).
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Surabaya Blegur Prijanggono mendukung upaya pemkot menghilangkan julukan Surabaya sebagai kota prostitusi. Namun, penutupan ini harus disertai dengan kajian dan pertimbangan yang sangat matang. Ini karena pengunjung Dolly merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Jika langsung dilakukan penutupan, maka akan memicu kriminalitas. “Sebenarnya, dihapusnya lokalisasi juga bisa berdampak pada meningkatnya kriminalitas, terutama untuk masyarakat kalangan bawah. Bisa dibayangkan bagaimana tukang becak bisa menyalurkan hasratnya jika ternyata PSK hanya dan ditempat-tempat yang tidak terjangkau dengan isi dompetnya. Justru ini akan memicu perkosaan,” katanya.
Disisi lain, penutupan lokalisasi Dolly dianggap sebagai tindakan diskriminatif. Pasalnya, selama ini banyak sekali praktik-praktik prostitusi yang berkeliaran diluar lokalisasi, tidak pernah mendapat tindakan tegas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Praktik prostitusi liar ini diduga banyak terjadi di hotel-hotel yang kini menjamur di Surabaya.
Sosiolog dari Universitas Airlangga (Unair) Bagong Suyanto mengatakan, pemkot seolah menutup mata dengan dugaan praktik prostitusi yang banyak terjadi di hotel-hotel ini. Sejauh ini, tidak ada yang menjamin bahwa, baik hotel bintang lima bebas dari praktik prostitusi. Selama ini ada anggapan, hanya hotel kelas melati saja yang sering digunakan sarana esek-esek. “Saya kira, pemkot cukup tidak adil dalam menyikapi persoalan Dolly ini. Prostitusi kelas elit yang ada di hotel-hotel tidak disentuh sama sekali,” katanya.(lk/r7)