Pemkot Harus Kembalikan Pangkat Guru SMAN 22

Tidak ada komentar 170 views

Surabaya,(DOC) — Seorang guru SMAN 22 Surabaya bernama Rahmi Wilandari yang mendapat sangsi pernurunan pangkat oleh Badan Kepegawaian kota Surabaya, akhirnya mengadukan nasibnya ke Komisi D DPRD Surabaya, Senin(25/11/2013).

Rachmi yang telah memenangkan gugatan atas kebijakan pemkot di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(P2TUN), hingga kini belum juga direspon oleh pemkot Surabaya mengacu pada putusan Pengadilan. Dalam kesempatabn tersebut, Rahmi menceritakan kasusnya yang bermula ditunjuk sebagai bendahara sekolah 2010 lalu. Ketika menjabat bendahara, Rahmi mendapat perintah untuk menggandakan stempel sekolah untuk sebuah proposal, karena tempat penyimpan stempel terkunci.

Tetapi, penggandaan stempel itu dipermasalahkan dan dianggap sebuah bentuk pelanggaran, sehingga Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) menurunkan pangkatnya dari III D menjadi III C. Sekaligus memutasi Rachmi ke salah satu UPTD. Sanksi yang tidak prosedural itu, membuat Rachmi harus melayangkan gugatan ke P2TUN atas kebijakan pemkot Surabaya.

Pada awal 2012 surat putusan pengadilan yang ditandatangani panitera Ach Suadi memutuskan, bahwa pemkot harus mengembalikan pangkat dan jabatan Rachmi karena kebijakan dari pemkot dinilai menyalahi prosedur.
Menurut Rahmi, surat putusan pengadilan Nomor 35/B/2012/PT.TUN.SBY.jo. Nomor 62/G/2011/PTUN.SBY juga menyebutkan pemkot harus merehabilitasi nama Rahmi. ” Namun semua itu tidak dilaksanakan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Saat keluarnya putusan P2TUN, pemkot sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung(MA), namun ditolak. Sehingga hal ini membuat dirinya yakin, bahwa pemkot harus mengembalikan nama baiknya. ”Saya minta semua dilaksanakan. Tapi, hingga berbulan-bulan tidak juga direpon,” tambahnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Baktiono Ketua Komisi D DPRD Surabaya mengaku kecewa. Ia juga menyatakan, seharusnya masalah seperti ini, dewan tidak perlu turun tangan, sebab, pengadilan dan MA telah menegaskan bahwa pemkot harus mengembalikan jabatan dan pangkat Rahmi. ”Urusan seperti ini seharusnya tidak perlu dewan,” ujar Baktiono.

Baktiono juga mengkritik, soal ketidak patuhan pemkot atas keputusan hukum. Ia menegaskan, seharusnya pemkot lebih mengetahui putusan pengadilan dan jangan pura-pura tidak taat hukum. ”Pemerintah jangan sewenang-wenang dong,” tandasnya

Dalam waktu dekat ini, komisi D akan mendesak pemkot untuk meminta maaf kepada Rahmi sebagai bentuk rehabilitasi nama baik Rahmi yang sudah ditercemar. ”Pemkot harus berani meminta maaf, jangan malah menutup-nutupi. Kami akan adakan hearing terkait masalah ini,” janjinya.

Saat dikonfirmasi terpisah, Kabag Hukum Pemkot Surabaya MT Ekawati Rahayu menyatakan masih akan mengecek masalah tersebut. ”Kami harus cek terlebih dahulu,” ujarnya saat di gedung Dewan.(r7)