Pemkot Harus Pikirkan Alternative Biaya Proyek AMC

Tidak ada komentar 119 views

Surabaya,(DOC) – Proyek angkutan massal cepat(AMC) yang rencananya akan dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah pusat, nampaknya membuat kuatir komisi C DPRD Surabaya yang meminta pemkot Surabaya agar memikirkan alternatif pembiayaan pembangunan proyek AMC kedua.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto mengatakan, dari hasil pertemuannya dengan pihak Kementrian Perhubungan(Kemenhub) bulan lalu, dalam hal pengembangan AMC, mutlak diperlukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum atas pelaksanaan proyek itu. Grand design untuk AMC ini yang notabene adalah transportasi darat, harus melalui Kemenhub. Secara umum untuk proses perizinan, Kemenhub tidak akan mempersulit. Tapi sayangnya, selama ini Pemkot Surabaya lebih banyak konsultasi dengan Bappenas dan jarang membahas soal proyek AMC dengan Kemenhub. “Jika Bappenas setuju menggunakan APBN dan anggaran dibebankan ke Kemenhub, dikhawatirkan mengurangi atau membatalkan anggaran untuk proyek APBN yang lain, atau mengurangi volume pengerjaan proyek. Kecuali Bappenas memiliki sumber anggaran dari nomenklatur di sektor lain. Sampai saat ini belum tersedia anggaran di Kemenhub untuk terselenggaranya AMC,” urai Herlina,Rabu(19/3/2014).

Menurut Herlina, opsi lain selain menggunakan APBN adalah dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Jika opsi ini dilakukan, maka mutlak harus ada lelang dan memerlukan dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah ini terkait ketersediaan lahan. Opsi yg lain lagi adalah patungan antara APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota. Kemudian, biaya juga bisa dari pemberdayaan BUMN dengan membuat konsorsium untuk pengumpulan dana. “Secara regulasi, pembiayaan AMC yang melalui KPS maupun APBN/APBD atau konsorsium BUMN, memerlukan jangka waktu yang panjang untuk dapat BEP (break event point),” tandas Herlina.(lq/r7)