Pemkot Harus Selesaikan Sengketa Untuk Kuasai KBS

Tidak ada komentar 183 views

Surabaya,(DOC) – Polemik izin konservasi Kebun Binatang Surabaya (KBS) sepertinya masih panjang. Buktinya, bukannya mendapat izin konservasi, Pemkot Surabaya justru diminta Kementerian Kehutanan (kemenhut) untuk menangani sengketa KBS.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui, dalam proses pengurusan izin konservasi KBS, pemkot diminta untuk menangani sengketa KBS antara Stany Soebakir dengan kemenhut.
Akhirnya, pemkot sepakat untuk menangani sengketa tersebut. Risma-panggilan akrab Tri Rismaharini menjelaskan, pihaknya menandatangani kesepakatan bahwa pemkot bersedia untuk memfasilitasi dan menyelesaikan sengketa tersebut. ”Mau tidak mau, kami harus melakukannya,’ jelasnya,Minggu(27/10/2013) kemarin.
Risma mengaku pihaknya telah berulang kali memenuhi persyaratan dari kemenhut untuk menangani KBS, dari pembuatan badan umum milik daerah (BUMD) hingga pemaparan pengelolaan KBS.
Sehingga, lanjutnya, pihaknya berharap tidak ada lagi yang diminta kemenhut untuk mendapat izin konservasi tersebut. Dia mengatakan, semoga izin konservasi bisa segera turun. Apalagi, pemkot ingin segera merealisasikan berbagai pembangunan, terutama water treatment.
Dia mengatakan, pembangunan water treatment diharapkan bisa dimulai secepatnya. Berbagai upaya dengan mengundang akademisi untuk membangun water treatment juga telah dilakukan. ”Jadi, satwa KBS bisa minum air yang bersih,’ paparnya.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Sudarsono mengatakan, langkah pemkot cukup tepat, sebab dengan begitu bisa membuat izin konservasi bisa cepat turun. ”Ya langkah itu tidak ada masalah,’ paparnya.
Namun, lanjutnya, sebaiknya pemkot segera mempertanyakan soal izin konservasi ke kemenhut. Agus mengatakan, harus ada kepastian kapan izin konservasi bakal turun. ”Jadi, tidak mengambang,’ jelas Politikus Partai Golkar tersebut.
Sementara itu Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Kemenhut Novianto Bambang menjelaskan, memang kemenhut meminta agar pemkot menangani sengketa tersebut. ”Saat ini permasalahan itu masih dalam tingkat kasasi,’ jelasnya.
Dia mengatakan, dengan setujunya pemkot menangani sengketa KBS, maka diharapkan permasalahan tersebut bisa selesai dengan lebih cepat. ”Ya biar lebih cepat selesai,” jelasnya dihubungi kemarin.
Soal kapan izin konservasi bisa turun, dia mengaku bahwa pihaknya harus menunggu permasalahan hukum tersebut selesai. Jika, dipastikan kemenhut menjadi pihak yang dimenangkan atau pengugat menarik gugatannya. Maka, izin konservasi bisa diturunkan. ”Tunggu kalau masalah hukumnya selesai,” paparnya.
Sebelumnya, KBS dikelola oleh Stany Soebakir, namun kemehut tiba-tiba mebekukan izin konservasi KBS tersebut. akhirnya, Stany Soebakir menggugat kemenhut karena kebijakan tersebut. (i/r7)