Pemkot Harus Tegas Tindak Pelanggar Perda

Tidak ada komentar 166 views

Kawasan hutan mangrove di pantai utara Surabaya

Surabaya, (DOC) – Anggota Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya meminta pemerintah kota (pemkot) Surabaya bersikap tegas terkait proyek milik PT Greges Jaya yang menggunakan lahan konservasi. Para anggota legislatif tersebut berharap, pemkot segera melakukan pembongkaran terhadap proyek yang terletak di lahan yang masuk ke dalam area Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu.

“Pemkot harus bersikap tegas jangan menunggu laporan sana sini lagi, sebab ini sudah jelas melanggar,” pinta Keua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim Anwar.

Menurut Alim, laporan terkait pelanggaran yang dilakukan PT Greges Jaya sebenarnya sudah lama diterima komisinya dari para pemerhati lingkungan. Oleh karena itu, menindaklanjuti laporan tersebut, beberapa saat yang lalu komisi yang ia pimpin juga sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke TKP.

“Minimal dihentikan dulu sampai proses perijinanya tuntas, namun jika melihat kondisi di lapangan sampai kapanpun saya kira ijinya tidak akan keluar,” cetus legislator dari Partai Demokrat (PD) ini.

Alim mengungkapkan, terkait pengawasan pembangunan di Surabaya dari awal memang menjadi tugas dan fungsi (tupoksi) dari komisinya. Karena itu,  jika sampai ada yang tidak beres dkemudian hari, tentu dirinya beserta anggota Komisi C yang lain yang akan kena getahnya.

“Saya ingin iklim pembangunan di Surabaya mencontoh seperti di Jakarta, dimana sebelum perijinanaya lengkap pengerjaan proyek tidak boleh dikerjakan,” terangnya.

Terkait tidak tegasnya sikap yang ditunjukan para pejabat di lingkungan pemkot, ia berjanji akan meminta isnpektorat menindak tegas pejabat yang lalai dalam menegakan perarutan daerah  (perda).

Sementara Wakil Ketua Komisi C, Simon Lekatompessy menegaskan bila pihak yang paling bertanggung jawab atas reklamasi yang dilakuan PT Greges Jaya adalah pihak Pelindo. Menurutnya, dengan status lahan yang masuk kawasan konservasi, harusnya pelindo tidak mengeluarkan ijin pembangunan dermaga serta kawasan indusrti kayu yang terletak di  Jl Kalianak No 61 itu.

“Apapun alasanya, jika dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW, red) disebutkan sebagai RTH maka fungsinya tidak bisa diganggu gugat,” ujar politisi dari Partai Damai Sejahtera (PDS) ini.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menghadap Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) guna menanyakan masalah peralihan fungsi lahan konservasi oleh PT Greges Jaya terhadap lahan seluas 12, 9 hektar tersebut.

Sedangkan Anang Setiawan, delegasi dari PT Greges Jaya menyatakan bila pembangunan yang dilakukan pihaknya berdasarkan ijin yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Laut. Pasalnya mulai tahun 2000 hingga sekarang, pengajuan ijin pembangunan yang dilakukanya ke Unit Pelayanan Teknis (UPT) belum ada kejelasaan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).

“Kami juga bingung karena dari awal pembangunan masalah yang muncul adalah kompensasi terhadap warga,” sebut Anang Setiawan.

Sedangakan Dwija, Kabid Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) menjelaskan bila masalah peralihan lahan konservasi yang dilakukan PT Greges Jaya sebenarnya sudah jelas dari awal. Pasalnya kendati memperoleh perijinan dari Dirjen Perhubungan Laut, proyek tersebut tidak bisa dikerjakan selama tidak mendapat persetujuan dari pemerintah daerah setempat.

“Sudah jelas peraturanya, sebelum pembangunan dilakukan harus mendapat persetujuan dari instansi terkait,” tegas Dwija.

Oleh sebab itu, dirinya meminta pihak PT Grges Jaya mengehntikan aktifitas pembangunan. Karena jika terus dilanjutkan kemudian ada pembongkaran, tentu kerugian yang diderita pengembang akan lebih besar. (K1/R4)