Pemkot Kejar Tayang UNBK, Lelang Ribuan Komputer Rp 52 Milliar Tanpa E-Katalog

ilustrasi

Surabaya,(DOC) – Sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) mempertanyakan proses pembelian komputer sebanyak 5.225 unit di Bagian Pengelolaan Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang tak melalui program e-katalog, sebagaimana diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Mereka khawatir pengadaan ribuan komputer senilai Rp 52 milliar yang dilelang tanpa lewat e-katalog, sangat rawan penyimpangan pada kualitas barang dan rekayasa harga.

“Info nya dilelang secara marathon tanpa online di e-katalog. Ini rawan penyimpangan dan akan merugikan Pemkot yang tak akan mendapat jaminan kualitas produk,” kata Yudo Anggodo, anggota FKKS, Selasa(20/2/2018).

Ia menambahkan, kekhawatiran FKKS terhadap proses lelang pengadaan ribuan computer semakin bertambah, ketika data persyaratan, harga penawaran dan peserta pengadaan yang menjadi penyedia barang di LPSE Surabaya, tidak bisa diakses sehingga tak bisa diketahui public.

“Ada kode lelangnya 7303010, tapi tetap gak bisa di buka,” katanya.

Ia mengindikasi adanya upaya menyiasati prosedur lelang agar tak menyalahi aturan meski tidak menggunakan sistem e-katalog.

Yudo menjelaskan, system e-katalog dibuat seakan di up-grade agar tak bisa di akses public, sehingga lelang tak bisa dilaksanakan secara online.

Padahal lelang pengadaan komputer di LKPP itu sudah dilaksanakan pada 2-5 Februari 2018.

“Padahal saat system e-katalog untuk produk komputer  di LKPP itu sedang di-upgrade, sudah ada pengumuman dalam situs LKPP tersebut  bahwa untuk e-katalog (online shop) untuk produk komputer sudah bisa dipakai kembali pada tangga 17 Februari 2018”, paparnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya, Noer Oemarijati mengaku waktu yang pendek dengan pelaksanaan ujian sekolah, membuat proses lelang pengadaan komputer tak melalui sistem e-katalog.

Menurut dia, ujian sekolah berbasis computer berlangsung pada bulan April dan hingga kini e-katalog belum selesai di upgrade.

“Karena di sistem e-katalog sampai sekarang belum tayang sedangkan kebutuhan sangat mendesak.” Jelasnya.

Untuk mengejar target agar kebutuhan para siswa dapat mengikuti ujian berbasis komputer maka pihaknya melakukan sistem lelang pengadaan komputer.

“Kita lelang secara terbuka melalui sistem LPSE LKPP,” pungkasnya.(rif/r7)