Pemkot Main Mata Dengan Pengusaha Hotel 88, Dewan Bungkam

Surabaya,(DOC) – Hotel 88 di jalan Embong Malang Surabaya yang berdiri melanggar garis sepadan tanpa mendapat peringatan pembongkaran dari pihak Pemkot Surabaya, terus memicu reaksi berbagai kelompok masyarakat untuk menuding adanya diskriminasi dalam pengurusan izin mendirikan bangunan(IMB) antara warga dengan pengusaha. Tindakan tegas berupa pembongkaran bangunan yang melanggar garis sepadan jalan versi Pemkot , hanya berlaku untuk warga saja dan bukan bagi pengusaha yang bersedia menyetor sejumlah dana.
Indikasi ini, disampaikan oleh Ir Susiawan Ketua LSM Lintas Komunitas, setelah mencermati bentuk bangunan hotel 88, termasuk perizinnya yang telah dikantongi oleh pihak pengusaha.
Ia menduga, adanya tindakan pemaksaan sekaligus penyimpangan terhadap terbitnya IMB Hotel 88 Jl Embong Malang Surabaya. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak terbitnya IMB seluruh pemukiman warga dan bangunan usaha di sepanjang jalan Embong Malang, karena lokasi tersebut masuk dalam kawasan pelebaran jalan. “Wilayah sekitar itu akan terkena rencana pelebaran jalan sejauh 20 meter, makanya tak satupun bangunan di sepanjang Jl Embong Malang yang telah mendapat IMB. Jika ternyata sekarang Hotel 88 bisa mendapatkan ijin, tentu harus dipertanyakan dasar diterbitkannya IMB. Apalagi tarifnya hanya mengacu pada perda saja, yang jelas dendanya sangat ringan yaitu Rp. 50 juta. Pemilik Hotel pasti membayarnya,” Beber Susiawan, Rabu(9/10/2013).

Ia juga menjelaskan, untuk menerbitkan IMB, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang(DCKTR) kota Surabaya selaku pemilik kewenangan, tidak boleh seenaknya. Namun diwajibkan mengacu pada Surat Keterangan Rencana Kota(SKRK), supaya tidak bertabrakan dengan batas garis sepadan yang telah menjadi rencana penataan kota kedepan. “Aturannya, IMB bisa diterbitkan manakala luas lahan yang diajukan masih tersisa sekurang-kuranganya 20 % setelah terpotong garis sepadan, jika tidak mencukupi maka dengan alasan apapun dinas CKTR tidak boleh mengeluarkan IMB, “ Ujarnya.
Dalam kondisi seperti ini, Pemkot memang nampak salah, sehingga dirinya berharap kontroling Dewan(Komisi C DPRD Surabaya) untuk menertibkan tindakan pemkot yang keliru ini. “Diperlukan kejujuran dan keberanian komisi C untuk memanggil dan menanyakan ke dinas CKTR terkait SKRK secara transparan, agar persoalannya semakin jelas,” tandasnya.

Ditempat terpisah, Reni Astuti anggota komisi C DPRD Surabaya mengaku kaget, jika ada SKRK yang telah dilanggar oleh pihak hotel 88, dalam mendirikan bangunan di sepanjang jalan Embong Malang Surabaya. Menurut Kader PKS ini, selama ini DCKTR tidak pernah menyampaikan hal itu, bahkan undangan rapat komisi C pun diabaikan oleh Agus Imam Sonhaji ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kota Surabaya.
“Jujur Saya belum pernah dapat, lha wong dulu di undang rapat di komisi C sampai dua kali, Pak Agus(red) nggak pernah datang,” jawab Reni.
Ironisnya lagi, Protes sebagian anggota komisi C DPRD Surabaya termasuk dirinya dan rekannya, Herlina Harsono Nyoto terhadap Hotel 88 agar segera di tutup, hanya dibiarkan berlalu begitu saja tanpa ada tindakan. Malah di intern komisi sendiri termasuk Ketua Komisi C, Sachirul Alim Anwar, juga terkesan mengabaikan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha perhotelan ini.
“Jangankan memanggil, untuk menghearingkan ini saja belum ada rencana di internal komisi, coba tanyakan langsung ke Ketua,” Aku Reni.
Sementara itu, informasi yang beredar, mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Runag, Agus Imam Sonhaji memang telah mengakui menerbitkan IMB Hotel 88 di Jalan Embong Malang. Orang dekat Walikota Surabaya, yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota(Bappeko) Surabaya berani mengeluarkan IMB Hotel 88, karena dipicu dengan kedekatan Hubungannya dengan Sachirul Alim Anwar Ketua komisi C DPRD Surabaya. Pasca berdirinya hotel 88 ini, Pemkot dan sebagian anggota Dewan se-akan tutup mata dan malah terkesan melindungi bangunan Hotel dari bentuk operasi penertiban apapun yang dilakukan oleh pihak Satpol PP secara rutin. Ketika diklarifikasi hal itu, Sachirul Alim Anwar, Ketua komisi C DPRD Surabaya memilih diam dan menghindar.(r7)