Pemkot Matangkan Pelepasan Lahan Surat Ijo

Tidak ada komentar 122 views

Surabaya, (DOC) – Rencana pemerintah kota (pemkot) Surabaya, melepas tanah surat ijo mulai dimatangkan. Dalam pertemuan di Komisi A (hukum dan pemerintahan) Kepala Bagian Hukum Pemkot, Maria Theresia Ekawati Rahayu menyatakan, saat ini sedang dilakukan kajian soal besaran prosentasi ganti rugi lahan yang akan dilepas.
Maria Theresia Ekawati Rahayu menyebutkan, mengacu para peraturan pemerintah (Permen) No 17 tahun 2007, sebenarnya besaran pelepasan lahan harus dibayar 100 persen. Sehingga ketika akan diputuskan prosentasinya lebih rendah harus didahului dengan kajian lebih rinci dan detail.
“Kajian itu perlu dilakukan karena kami tidak mau ada masalah yang timbul dikemudian hari,” tandas Yayuk, sapaan Maria Theresia Ekawati Rahayu.
Menurut Yayuk, jika mengacu pada Permen No 17 2007 untuk penghitungan besaran harga yang dilepas adalah dengan caya menghitung seluruh luas tanah kemudian dikalikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
“Kalau harganya tanah biasa ya harus dibayar penuh. Misalkan dalam peraturan daerah (perda) kita menetapkan 50 persen, maka hitungan yang didapat dikurangi setengah. Karena ini adalah tanah surat ijo,” terangnya.
Lebih jauh, perempuan yang menggantikan posisi Suharto Wardoyo ini mengaku, pihaknya telah menyiapkan mekanisme dalam proses pelepasan. Yaitu dengan cara melakukan pembasahan per kawasan.
“Kami percaya, dengan cara itu akan lebih rinci,” cetus Yayuk.
Sementara itu, Anggota Komisi A Adies Kadir menyatakan, pada prinsipnya pemerintah kota telah siap melepas lahan surat ijo yang ada di Surabaya. Bahkan berdasarkan informasi yang ia dapat, pembuatan rencana peraturan daerah yang akan dijadikan sebagai dasar saat ini sudah mencapai 90 persen.
“Untuk kajian akademiknya, sudah dikonsultasikan ke Depdagri dan bagian keuangan. Sekarang tinggal masalah hitunganya saja,” sebut Adies Kadir.
Adies kadir menjelaskan, berdasarkan pertemuan antara eksekutif dengan legislatif, diketahui bahwa rencana pelepasan surat ijo nantinya bakal dilakukan dengan dua sistem. Yaitu perwilayah atau kawasan serta by name by adress (persil).
Oleh karena itu, guna mengantisipasi terjadinya masalah komisi A berharap agar pemerintah kota dalam menyerahkan dua sistem tersebut diserakan secara bersamaan. Seingga, baik pemkot maupun pemkot bisa membahasnya secara bersama-sama.
“Kami nanti minta digodok bresama. Biar tidak memberatkan warga,” tegas legislator asal Partai Golkar ini.
Sementara untuk besaran prosentase, Adies menyebutkan pemerintah kota telah menyaipak dua acuan. Yaitu berdasarkan NJOP dan harga pasar. “Tapi nanti kita pilih menggunakan NJOP. Kalau memilih harga pasar warga pasti keberatan,” tandas politisi yang bakal maju menjadi Caleg DPR RI lewat Dapil I Jatim, Surabaya-Sidoarjo itu.
Meski demikian, ia mengaku DPRDsaat ini tidak bisa intervensi terlalu jauh. Sebab saat ini Raperda yang dibuat masih dalam kajian pemerintah kota. Lain lagi jika rancangan peraturan daerah tersebut, sudah dikirimkan dan dibahas di dewan.
“Sebenarnya, kami hanya akan meminta agar warga tidak dipersulit. Sebab kasiahn warga yang telah lama menemapti lahan tersebut,” tandas Adies.
Wakil Ketua Komisi A, Alfan Khusaeri kembali mengitkan perlunya dibentuk pemantau dalam proses pelepasan surat ijo. Menurutnya, langkah itu perlu ditempu guna mengantisipasi adanya oknum yang ingin memanfaatkan pelepasan surat ijo.
“Kalau bisa, timnya terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi. Mulai dari dewan, kejaksaan, pengacara, BPN dan lainya,” pinta Alfan.(k1/r4)