Pemkot Surabaya Dinilai Tak Serius Bangun TPS Pasar Turi

Surabaya (DOC)  –  Pejabat pemkot dinilai tak serius membangun Tempat Penampungan Sementara (TPS) pasca kebakaran Pasar Turi tahap III. Sejak terbakar 16 September lalu, sampai sekarang di antara pejabat masih terjebak pro-kontra soal lelang atau penunjukan langsung (PL) yang menjadi dasar pembangunan TPS.

Penilaian ini tadi disampaikan anggota Komisi C DPRD Surabaya, Reni Astuti. “Saya melihat antara Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan Sekkota, Pak Muhlas Udin dengan Kabag Bina Program Eri Cahyadi tidak sinkron menyikapi rencana pembangunan TPS,” nilai Reni, tadi.

Reni menyesalkan antarpejabat pemkot yang belum satu suara. Padahal anggaran pembangunan TPS sudah dialokasikan, Rp12,4miliar bersumber dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) atau Perubahan APBD tahun anggaran 2012 sebesar Rp12,4 miliar.

“Sebelumnya pihak pemkot janji segera merealisasikan TPS pada 2012. Tapi ada silang pendapat. Pak Muhlas meyakinkan selesai dibangun 2012, tapi Bina Program menyebut pembangunan baru dimulai 2013 karena diawali tahapan lelang,” sebut Reni.

Menyikapi pernyataan pejabat pemkot yang180 derajat, Reni cenderung memegang pernyataan Muhlas Udin. “Kalau saya lebih memegang omongannya Pak Muhlas. Tahapan pengerjaan harus secepatnya dilakukan agar tidak meleset,” tukasnya.

Reni mengaku tak peduli apakah pemkot menetapkan pengerjaan melalui mekanisme penunjukan PL dan atau lelang. “Kalau antara PL dan lelang tidak ada beda waktu, silahkan gunakan lelang saja,” ingatnya.

Reni mengingatkan keberadaan TPS bersifat darurat, perlu segera ada. Oleh karena itu, Reni mengaku bisa memahami jika mekanisme PL bisa diterapkan. Mekanisme lelang, kata Reni, bisa meminimalisasi celah gugatan antarrekanan.

“Tapi kalau PL khawatir ada yang gugat dan kualitasnya tidak bagus. Untuk menghindari kekhawatiran itu, bisa dilakukan rekam jejak rekanan terkait track record maupun kualitas pekerjaan selama ini, saya rasa tidak masalah,” bebernya lagi.

Reni minta pejabat pemkot tidak lagi terjebak dalam menentukan keputusan PL dan atau lelang. “Pemkot sudah sempat konsultasi ke LKPP (Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah) dan LKPP meyakinkan pemkot bahwa PL bisa dilakukan,” pungkasnya.

Terpisah, Kabag Bina Program Eri Cahyadi menegaskan bahwa lamanya tahapan pembangunan TPS bukan karena pemkot terjebak memilih antara lelang dan PL. “Antara PL dan lelang itu tak ada hubungannya dengan belum dimulainya pembangunan TPS,” tegas Eri, kemarin.

Yang jadi masalah, kata Eri, tempat TPS akan dibangun adalah aset PT Kereta Api. Pemkot harus izin dulu ke salah satu BUMN tersebut. Ini yang membuat Wali Kota Tri Rismaharini sempat datang langsung ke PT KA untuk mengantarkan surat izin penggunaan lahan. (K-7/R9)