Pemkot Surabaya Siapkan Data Kependudukan Untuk Pemilu

Surabaya, (DOC)- Jelang berlangsungya pemilu raya 2014 mendatang, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo, mengadakan rapat koordinasi dengan 31 camat se Surabaya. Dimana dalam rapat kali ini dibahas mengenai penyiapan data kependudukan untuk pemilu raya mendatang.

“Ini evaluasi terkait progress perekaan yang dilakukan di seluruh kecamatan di Surabaya,” terang Suharto Wardoyo.

Menurut Suharto Wardoyo, hingga saat ini setidaknya sudah ada ribuan e-KTP yang sudah tercetak. Namun anehnya, data yang ada ternyata tidak sesuai dengan  data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Salah satunya terkait masih adanya kesalahan status pemilik KTP ataupun alamat.

Karena untuk saat ini, data di SIAK diintegrasikan dengan data e-KTP, dicross chek lagi. Untuk itu, pada Selasa depan dirinya akan melakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait hal ini. “Jika memang ada kesalahn seperti itu ya harus dikembalikan lagi  ke Kemendagri guna diperbaiki ulang,” ujar Suharto Wardoyo.

Padahal sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) per tanggal 29 Agustus 2012 lalu, Pemerintah Daerah (Pemda) diharuskan sudah menyerahkan data kependudukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten atau kota.

“Kalau ada kesalahan dalam SIAK seperti ini ya otomatis penyerahanya juga harus diudur,” cetus mantan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya tersebut.

Suharto mengungkapkan, dalam surat edaran yang dikirim Menteri Dalam Negeri,  Kemendagri berharap, KTP elektronik (e-KTP) sudah bisa dipakai untuk data pemilih pada Pileg dan Pilpres 2014 mendatang. Pasalnya, dengan adanya e-KTP diharapkan mampu menyelesaikan prihal Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) dan daftar pemilih tetap (DPT).

“Jadi sangat wajar kalau keberadaan e-KTP digadang gadang oleh semua pihak,” tandas pria yang akrap disapa Anang ini.

Karena berdasarkan pelaksanaan pemilu pada beberapa tahun sebelumnya, tambah dia, kerap terjadi gugatan hasil pemilu yang ditimbulkan akibat adanya dugaan penggelembungan suara. Oleh karena itu, dengan keberadaan KTP elektronik diharapkan kejadian semacam itu tidak terjadi lagi pada pemilu mendatang.

“Dengan penggunaan e-KTP, satu orang hanya bisa memilih sekali dan datanya akan langsung terekam. Sehingga, potensi kecurangan akan sangat minim,” bebernya.(K1/R9)