Pemkot Surabaya Tak Libatkan Dewan di Proyek Monorel

Tidak ada komentar 121 views

Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya sudah menjalankan proses lelang pembangunan monorel dan trem tengah kota. Pembangunan ini akan meniru lelang di TPA Benowo, yakni dengan lelang investasi. Sayangnya, sampai saat ini, DPRD Surabaya sama sekali tak dilibatkan dalam perjanjian lelang tersebut.

Diakui anggota Komisi C DPRD Surabaya Sudirjo, sampai saat ini dewan sama sekali tak dilibatkan dalam proses pelaksanaan lelang tersebut. Pemkot terkesan jalan sendiri dalam lelang itu. Padahal, walau itu berbentuk lelang investasi, tentunya dewan harus dilibatkan. Paling tidak dilibatkan dalam proses kerjasamanya tersebut. “Kita tak dilibatkan sama sekali. Ada rencana Komisi C memanggil pemkot soal lelang itu. Bahkan kita juga akan berkonsultasi dengan Bappenas terkait lelang investasi tersebut,” jelas Sudirjo.

Dewan tak ingin lagi disalahkan seperti pada lelang investasi TPA Benowo yang ujung-ujungnya ada pengesahan tipping fee. Saat itu, dewan sama sekali tak dilibatkan, sehingga dewan tak mau bertanggungjawab soal tipping fee. Sementara di lelang investasi monorel dan trem itu juga pemkot tak melibatkan dewan. “Kalau ada kesalahan, jangan libatkan dewan,” tambah Sudirjo.

Informasinya, Plt Kepala Bagian Bina Program Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, lelang investasi dengan menggunakan PP 50/2007 memang tak perlu melibatkan dewan. Sebab itu lelang investasi yang sama sekali tak menggunakan anggaran APBD. Jika dalam lelang itu ada melibatkan APBD, maka harus melibatkan dewan. Sementara dalam pembangunan monorel dan trem itu juga dipastikan ada pembebasan lahan. Jika itu dilakukan pemenang lelang, tentu tak mungkin dilaksanakan. Sudah pasti kalau ada pembebasan lahan, pasti akan dilakukan pemkot. Dan ini juga melibatkan APBD Surabaya.

Informasinya, pihak investor yang akan melakukan pembangunan itu sepenuhnya. Sementara setelah semuanya terpenuhi, maka untuk penyelenggaraan tiketnya tetap akan menggunakan APBD karena untuk mensubsidi tiket ke masyarakat atau pengguna moda transportasi tersebut. (co/r4)