Pemkot Surabaya Tarik Retribusi Menara Telekomunikasi

 Ekonomi

Surabaya (DOC) – Setelah sekian tahun menikmati gratis, Pemkot Surabaya akhirnnya bakal memungut retribusi pada perusahaan telekomunikasi yang memiliki menara  di wilayah Surabaya.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M Mahmud mengatakan, pemkot  Surabaya telah menyusun Raperda Retribusi Pengendalian Telekomunikasi . Raperda yang telah diserahkan ke dewan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menata menara telekomunikasi yang selaras dengan lingkungannya serta mewujudkan kepastian hukum penataan dalam penarikan retribusi.

Landasan pengenaan retribusi adalah UU 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.” Menara berdiri dimana-mana tanpa ada retribusi dan tanpa pertimbangan mengenai keselamatan lingkungan.  Jika tidak ada retribusi bisa dikatakan liar  karena tidak ada ijin.

Sementara mengajukan ijin tidak ada. Untuk itu sekarang diatur Walikota agar lebih tertib” urai anggota Fraksi Partai democrat ini.

Mahmud memperkirakan , retribusi pengendalian telekomunikasi diberlakukan sekitar  2 bulan lagi, setelah raperda disahkan. Untuk menentukan besaran retribusi dalam rumusannnya terdapat beberapa variabel, seperti kepadatan penduduk, ketinggian dan jumlah provider yang memanfaatkan menara tersebut. Semakin banyak, retribusi yang dikenakan semakin murah.

“Kalau lebih banyak lebih murah dan dikalikan NJOP (Nilai jual Obyek Pajak)” terangnya . Besaran retribusi menara telekomunikasi akan ditinjau lagi paling lama 3 tahun. Hingga saat ini berdasarkan data pemerintah kota, jumlah menara telekomunikasi yang berdiri di Surabaya, untuk menata Base Transceiver Station (BTS) sebanyak 1.207, sementara data menara telekomunikasi  857 menara.(K-4/R9)