Pemkot Tak Berani, Pedagang Akan Gugat Investor Pasar Turi

Surabaya,(DOC) – Pedagang Pasar Turi Plaza Surabaya tidak main-main mengawal janji Walikota Surabaya Tri Rismharini.  Para pedagang sudah menyiapkan langkah taktis bila Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak berani mengambil alih pasar sembilan lantai itu pada 14 Oktober mendatang. Mereka akan menggugat investor PT Gala Bumi Perkasa (GBP) ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Untuk mempersiapkan gugatanya, para pedagang sudah menyewa advokat yang memiliki nama besar di Indonesia. Persiapan ini dilakukan karena selama ini pedagang merasa menjadi sapi perah investor. Mereka akan menggugat secara perdata. Bila 14 Oktober Pasar Turi belum selesai, investor dinilai telah melanggar perjanjian yang disepakati bersama para pedagang.

“Dasarnya karena investor melanggar perjanjian dengan pedagang. Tidak bisa menyerahkan stan pada waktunya,” ujar Ketua Kelompok Pedagang (Kompag) Pasar Turi, Syukur, Kamis (9/10/2014).

Pria berdarah Madura ini menerangkan, selama ini pedagang sering ditarik uang berupa denda, bunga, uang strata titel, ambil kunci stan, dan lainnya. Nilainya cukup beragam, mulai dari Rp 20 juta hingga Rp 150 juta per pedagang. Investor dengan seenaknya meminta uang tanpa memperhatikan tanggung jawabnya. Sementara hak pedagang tidak diberikan.

“Kami ingin uang denda dan bunga kembali, kami tidak rela diperas terus,” ucapnya.

Selain akan melayangkan gugatan, para pedagang siap turun jalan untuk melakukan aksi mengepung Balai Kota Surabaya. Tujuannya menagih janji Walikota Tri Rismaharini yang akan mengambil alih pembangunan Pasar Turi. Syukur berjanji akan membawa massa lebih banyak dari sebelumnya. “Tentu akan kita lakukan kalau Bu Wali tidak berani ambil alih,” tegasnya.

Disinggung rencana soft opening Pasar Turi yang akan dilakukan pada hari ini (10/10/2014), Syukur menilai sebagai akal-akalan investor. Dia memandang, investor terkesan memaksakan kehendak supaya pembangunan Pasar Turi dianggap selesai. Tujuannya untuk mengelabuhi Pemerintah Kota Surabaya.

Menurutnya, pengakuan Direktur Utama PT Tata Bumi Raya Jamhadi bahwa sudah meneyelsaikan 5800 stan hanya isapan jempol. Faktanya, kontraktor belum menyelesaikan 1200 stan yang ada di lantai ground dan low ground. “Omong kosong (5800 stan selesai, red), lantai ground dan low ground saja hanya sekitar 1200 stan yang selesai, bahkan ada stan yang masih belum tersentuh, apalagi lantai 1,” terangnya.

Meskipun soft opening  dilaksanakan, para pedagang sepakat tidak akan masuk memulai berjualan. Sebab, infrastruktut seperti PLN, saluran air, tempat parkir belum selesai. Syukur menjelaskan, tempat parkir yang ada di lantai 7-9 belum selesai. Akses menuju ke lantai itu juga tidak bisa dilewati.

“Bagaimana mau ke tempat parkir, lantai satu saja belum selesai, ndak ada jalannya mau ke parkir,” ucapnya.

Syukur bersama pedagang lainnya berjanji tidak akan menhadiri soft opening. Pedagang lebih memilih melakukan aktifitas lainnya, seperti berjualan di Tempat Penampungan Sementara (TPS). “Kami memang diundang, tapi hanya lewat SMS, undangan itu kami anggap illegal alias tidak sah,” tukasnya.

Anggota DPRD Surabaya Vinsensius meminta agar Pemkot dan investor serta pedagang duduk bersama untuk  menyelesaikan polemik penyelesaian pembangunan  Pasar Turi Plaza Surabaya. Sebab, jika terus saling menyalahkan tentang isi perjanjian kontrak, pedagang selamanya akan jadi korban.

“Duduk bersama, mana yang benar, apa 14 Oktober seperti versi Pemkot apa versi investor yang masih setahun lagi,” ucapnya.

Politisi asal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menyayangkan Pemkot tidak melibatkan dewan dalam merumuskan pembangunan Pasar Turi. Karenanya, dewan tidak bisa berbuat banyak. Padahal, anggota dewan kerap menerima pengaduan dari pedagang.

“Misalnya pada waktunya pembangunan tidak selesai, investor memberikan kompensasi kepada pedagang, tapi itupun pedagang tetap dirugikan, hasil berjualan tetap akan lebih besar ketimbang kompensasi,” katanya.(r7)