Pemkot Tak Gentar Gugatan PKL Kedurus, Lahan Harus Kosong Jumat Lusa

foto : Satpol cabuti spanduk gugatan lahan yang dipasang PKL di sekitar lokasi berjualan

Surabaya,(DOC) – Rencana pembongkar ratusan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kedurus Dukuh oleh Satpol PP kota Surabaya terus berlanjut hingga ke ranah hukum.

Para PKL Kedurus yang mengatasnamakan Paguyuban Masyarakat Bersatu (PMB) telah mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri(PN) Surabaya, Kamis(14/12/2017).

“Menggugat perdata ke Pengadilan Negeri(PN) Surabaya,” ungkap Hermawan Benhard Manurung, kuasa hukum PKL, Rabu(13/12/2017).

Selain Pemkot, para PKL juga akan menggugat PT Agra Paripurna, Kelurahan Kedurus dan LKMK serta Mega Awan Gunawan (35). Materi gugatan yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

“Selain surat gugatan, kita juga melayangkan surat perlindungan hukum kepada Ketua PN Surabaya, Sudjatmiko. Nomor suratnya 74/HON/LBH-TDC/XII/2017 kita kirim juga hingga ke pusat. Ada 5 point permohonan perlindungan,” papar Bernad.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) Surabaya, Maria Eka Theresia Rahayu, SH, belum mengetahui status tanah yang selama ini ditempati PKL Kedurus tersebut. Bahkan perseteruan antara pedagang dan Satpol PP kota Surabaya soal status tanah, tak pernah diketahuinya.

“Nanti ya, saya koordinasi dulu dengan instansi yang menanganinya,” jelasnya.

Pernyataan tersebut nampaknya jauh berbeda dengan statement Kabag Pemerintahan Pemkot Surabaya, Eddy Christijanto.

“Keterangan lurah Kedurus, sebagian tanah di area tersebut merupakan tanah sempadan yang artinya aset daerah,” ungkapnya secara terpisah.

Menurut dia, gugatan para PKL tak akan membatalkan eksekusi lahan Kedurus Dukuh yang telah di deadline hingga Jumat(15/12/2017) lusa besok.

“Pokok deadline-nya 15 Desember lahan harus kosong,” tandasnya.

Sebelumnya, lanjut Eddy, instansi penegak Peraturan Daerah(Perda) sudah melakukan sosialisasi berulang kali kepada warga dan pedagang terkait pengosongan lahan yang bermasalah.

“Sepengetahuan saya, Satpol PP sudah sosialisasi di Kecamatan soal perkara ini,” pungkasnya.(pro/r7)