Pemkot Tak Kompak Soal Penutupan Dolly

Tidak ada komentar 177 views

Surabaya,(DOC) – Rencana Pemerintah Kota(Pemkot) Surabaya yang akan menutup tempat prostitusi “Gang Dolly”, 19 Juni mendatang, nampaknya tak akan berjalan mulus. Pasalnya warga sekitar yang kesehariannya mencari nafkah dari aktivitas lokalisasi tersebut, masih belum siap dan akan menentangnya.
Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana menjelaskan, ketergantungan warga masih cukup besar dengan bekerja sebagai tukang laundry, warung makanan atau toko pracangan disekitar gang Dolly. Sehingga jika penutupan ini dipaksakan maka akan terjadi chaos.
“Pasti akan rame kalau jadi ditutup Juni mendatang. Rakyat belum siap. Misalnya, yang buka laundry dan bisa menyekolahkan anaknya hingga lulus kuliah, terus ditutup pemerintah, lalu mereka dapat pekerjaan dari mana,” katanya, Selasa(29/4/2014).
Menurut Wisnu, Upaya penutupan Dolly sebenarnya bisa dilakukan dengan kompromi, apabila komunikasi antara pemkot dengan warga terjalin dengan baik. Ia menambahkan, selama ini, Pemkot hanya menjalin komunikasi dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mucikar. Padahal, bukan cuma itu, warga juga harus diajak berembug.
“Sepanjang saya kesana, ke Putat Jaya (ke warga disekitar Dolly), pemkot tidak pernah mengajak bicara warga, duduk bersama. Masalah Dolly kan seharusnya ditangani secara menyeluruh. Ini bukan masalah PSK dan mucikari, ini masalah warga Surabaya,” terangnya.
Politis PDIP Surabaya ini, juga menyatakan, yang harus dipertimbangkan saat ini adalah kelanjutan pekerjaan dari warga Surabaya yang ekonominya bertumpu pada Dolly. Sebenarnya, kata dia, warga Putat Jaya setuju jika Dolly ditutup. Tapi harus ada persiapan yang matang sebelumnya. Lagipula, PSK-nya sebagian besar bukan warga Surabaya. Sehingga, untuk memulangan PSK ini mudah, tinggal diberi uang saku saja.
“Tapi yang penting yang harus diperjuangkan itu warga Surabaya-nya. Kalau warga Surabaya yang selama ini bergantung pada Dolly sudah diberi ketrampilan dan bisa mandiri, tidak masalah ditutup,” pungkas Wisnu.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan mengaku tidak mempermasalahkan jika ada penolakan dari warga. Baginya itu merupakan hal wajar ketika warga tersebut khawatir mereka hendak bekerja apa ketika Dolly ditutup. Namun begitu, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan ketrampilan pada warga sekitar, PKS dan mucikari. Dengan ketrampilan ini, diharapkan mereka bisa hidup dan tidak lagi bergantung pada Dolly. “Memang butuh waktu untuk itu (penutupan Dolly), tapi ini sudah menjadi kewajiban pemerintah,” paparnya.
Hendro menandaskan, saat ini pihaknya terus menggodok konsep Dolly pasca penutupan. Rencananya, pemkot akan membeli rumah-rumah yang sebelumnya digunakan sebagai tempat prostitusi. Rumah-rumah ini akan digunakan sebagai tempat pelatihan dan ketrampilan warga dan PSK. Saat ini, pemkot masih akan fokus pada pendataan jumlah PSK dan mucikari yang nantiny akan dapat uang saku. Mucikari dapat uang saku sebesar Rp5 juta dan PSK sebesar Rp5,05 juta. “Uangnya sudah siap. Kalau ada PSK yang sekarang sudah siap untuk dipulangkan, langsung akan kami berikan uang saku,” tuturnya. (lh/r7)