Pemkot Tak Punya Dasar Ambil Alih Pasar Turi

Tidak ada komentar 274 views

Surabaya,(DOC) – Polemik pembangunan Pasar Turi seolah tak kunjung selesai. Perseteruan Pemerintah Kota(Pemkot) Surabaya dengan investor pembangunan PT Gala Bumi Perkasa (GBP) soal deadline serah terima pembangunan, nampaknya akan terus berlanjut.
Pemkot yang berencana mengambil alih proyek pembangunan Pasar Turi pada 14 Oktober mendatang, akan mendapat perlawan sengit dari PT GBP. Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Surabaya, Kamis(2/10/2014).
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama (Dirut) PT. GBP, Henry J Gunawan menyalahkan Pemkot atas molornya pembangunan Pasar Turi akibat lahan yang diserahkan ke investor masih terdapat beberapa bangunan.
“Sebenarnya begitu lahan diserahkan ke kita sudah dalam kondisi kosong. Tapi di sana kan masih ada beberapa bangunan, sehingga pelaksanaannya molor,” tegas Henry.
Ia menyatakan, bentuk kerjasama pembangunan Pasar Turi, sebenarnya investor membuat 2 perjanjian yaitu perjanjian dengan pedagang dan kedua dengan pemkot. Untuk perjanjian dengan Pemkot, Menurut Henry isinya mengatur soal Build Operation Trading(BOT),
“14 Oktober itu perjanjian dengan pedagang bukan dengan Pemkot. Kalau dengan Pemkot kita perjanjian BOT. perjanjian yang kita buat ada beberapa klausul. Kalau kita terlambat kita didenda, jika mereka (pedagang) yang terlambat ya kita denda. Itu kan wajar dalam perjanjian,” tegasnya.
Ia juga merasa heran dengan sejumlah pasal yang terkesan dipaksa hingga membuat bingung pihak investor pembangunan. Padahal hal itu, tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian BOT. “Dalam pasal disebutkan BOT itu 25 tahun. Tapi pasal yang dimasukkan kok pasal untuk kontraktor. Dalam BOT jelas 25 tahun, Lalu kenapa baru 2 tahun kok sudah mau diambil,” herannya.
Humas PT GBP Adi Samsetyo juga menambahkan bukti, bahwa keterlambatan Pembangunan Pasar Turi adalah murni kesalahan pPemkot, karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pasar Turi, baru dikeluarkan pada 13 Juli 2013. Dengan fakta ini, maka Pemkot tak punya dasar untuk mengambil alih secara sepihak. Apalagi, dalam Memorandum of Understanding (MoU) tidak dijelaskan yang dimaksud selesai itu seperti apa. “Dalam pembangunan kita kan tidak memakai APBD. Terus itu (Pasar Turi) bangunan siapa kok mau diambil alih. Kita tidak ada masalah dengan pemkot,” tegasnya.(k1/r7)