Pemkot Tolak Hewan Kurban dari NTB dan Jateng

 Kesra

Surabaya , (DOC) – Jelang Hari Raya Idul Adha  yang jatuh pada Hari Jum’at (26/10/2012), Surabaya mulai diserbu hewan dari luar daerah. Namun Pemkot Surabaya memastikan bakal menolak hewan kurban dari NTB dan Jateng karena dianggap rawan penyakit anthrax.

“Kebijakan Pekot untuk pasokan hewan kurban tahun ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni menolak hewan kurban dari NTB dan Jateng,” kata Kabid Peterenakan Dinas Pertanian Pemkot Surabaya, Meta Irene Wowok,  Senin (15/10/2012).

Menurut dia, kebijakan tersebut untuk kewaspadaan dan bentuk perlindungan bagi warga Surabaya sendiri. Artinya, sebelum ada hewan kurban yang terkena anthrax masuk ke Surabaya ini, tidak ada salahnya diadakan pencegahan terlebih dahulu.

Saat ini, lanjut Meta , sudah banyak hewan kurban yang dijual di masyarakat. Hewan ini didatangkan dari banyak daerah dan tidak meuntupkan kemungkinan didatangkan dari luar Surabaya.

Karena itu, lanjutnya, pada Selasa (16/10/2012) semua camat dikumpulkan di Balai Kota untuk membahas masalah tersebut. Terutama untuk diminta bersama-sama melakukan pengawasan di lapangan. Karena, tanpa bantuan para petugas dari kecamatan, Dinas Peternakan tidak akan mampu mengawasinya secera detil.

Karena itu, Meta mengimbau warga untuk mewaspadai penyakit hewan, terutama anthrax.  Sedangkan, pelaksanaan penelitian hewan kurban itu sendiri akan dilakukan Pemkot pada H-5. Pemeriksaan hewan kurban menyakut dokumen hewan yang berkaitan dengan asal-usul hewannya, riwayat penyakitnya atau usianya.

Ada beberapa titik yang akan disidak dan diteliti Dinas Peternakan. Hal ini untuk menghindari adanya penjualan hewan kurban yang kemungkinan terjangkit penyakit kuku, mulut serta anthrax. “Kita sudah mempersiapkan tim seperti tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Tak hanya di titik-titik penjualan hewan kurban, Dinas Peternakan juga akan menurunkan tim untuk memeriksa langsung tempat-tempat pemotongan hewan kurban. “Yang jelas, hewan yang dijual harus memiliki sertifikat sehat, sedangkan untuk mencegah masuknya hewan yang tak sehat akan didirikan pos pemeriksaan di pintu masuk menuju Surabaya ,” jelas dia.

Hendaknya, masyarakat paham tentang ciri-ciri hewan yang sehat. Namun dengan sertifikat sehat, masyarakat akan lebih mudah untuk mengetahui hewan kurban yang akan dibelinya, apakah layak atau tidak.

Berdasarkan data tahun lalu, Surabaya membutuhkan sapi sekitar 4.000 ekor dan kambing 14.000 ekor. Mengingat hewan yang dibutuhkan sangat banyak, sudah tentu akan banyak pedagang hewan kurban yang didatangkan sekenanya, tanpa menghiraukan risikonya.

Terkait dengan ini, , Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Edi Budi Prabowo mengatakan, bila Pemkot kekurangan tenaga pengawas dalam masalah kondisi hewan kurban sebaiknya menyewa mahasiswa kedokteran hewan dari Unair atau perguruan tinggi lain. Langkah ini akan sangat membantu Pemkot dan warga kota.

“Kami yakin Pemkot tidak akan mampu menangani masalah hewan kurban sendiri, sebab jumlah hewan kurbannya mencapai ribuan, sedangkan petugas pengawasnya tidak sampai 100 orang,” jelasnya. (R-12/R-4)