Pemprov DKI Adopsi Program Penanganan Anak Pemkot Surabaya

Surabaya.(DOC) – Pola penanganan anak yang dijalankan Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya acap kali dijadikan rujukan oleh daerah-daerah lain. Tak sedikit pula yang melakukan studi banding guna mengetahui lebih dalam. Langkah tersebut nampaknya juga ditempuh Pemprov DKI Jakarta.
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Pemprov DKI Jakarta melakukan studi komparasi ke Surabaya. Kepala BPMPKB Deded Sukandar yang datang bersama sejumlah jajaran serta anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta diterima Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) Surabaya, Antiek Sugiharti, Kamis (15/8) lalu.
Menurut Antiek, keberhasilan Surabaya meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) tiga kali berturut-turut menjadi pemicu utama kunjungan BPMPKB Jakarta. Sebab, Pemprov DKI Jakarta juga berkeinginan mendapatkan penghargaan KLA tahun depan. Bahkan, lanjut dia, studi komparasi pengembangan kota layak anak ini adalah atas arahan dan masukan langsung dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Gubernur DKI Jakarta. Alasannya, Surabaya dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap pemenuhan hak-hak anak.
“Oleh karenanya, BPMPKB Jakarta menyatakan ingin melihat secara nyata apa saja yang sudah dilakukan di lapangan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan pendukung lainnya dalam memfasilitasi kebutuhan terbaik anak,” katanya.
Selama studi banding di Kota Pahlawan, rombongan yang berjumlah enam orang mencermati pemenuhan kriteria 5 kluster dan 31 indikator yang masuk penilaian KLA. Adapun lokasi yang dikunjungi yakni taman flora dan Liponsos Kalijudan. Di taman flora, BPMPKB Jakarta mengamati kluster penyediaan sarana prasarana pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan seni budaya.
Sedangkan kunjungan di Liponsos Kalijudan lebih banyak menitikberatkan pada kluster pengasuhan alternatif. Artinya, jika ada anak-anak yang seharusnya diasuh dalam keluarga yang notebene merupakan tempat pengasuhan terbaik, namun karena suatu hal sehingga menyebabkan keluarga tidak bisa memenuhi hak tersebut, maka pemerintah bisa mengambil alih.
“Itu bentuk intervensi pemkot. Contohnya, di liponsos ini (kalijudan) banyak menampung anak berkebutuhan khusus maupun bibit unggul,” sambung Antiek.
Pemprov DKI Jakarta menargetkan, pada 2014 instansi yang dipimpin Joko Widodo itu bisa mengikuti jejak Surabaya meraih KLA. Salah satu upayanya yakni dengan studi banding semacam ini. “Pemprov DKI Jakarta memiliki dana yang cukup untuk merealisasikan itu, tapi dalam pelaksanaannya 31 indikator dan 5 kluster KLA masih belum teratur dan tersinergikan dengan baik,” ungkap Antiek menirukan penuturan salah seorang pejabat BPMPKB.
Di sisi lain, ada kebanggaan tersendiri bagi Surabaya bisa menjadi contoh serta membagi ilmu dan pengalaman dengan daerah lain. Menurut Antiek, keberhasilan tersebut tak lepas dari komitmen pimpinan dan jajaran pemkot serta seluruh sestakeholder yang telah bekerja keras.(r7)