Pemprov Jabar Pilot Project WBS

Tidak ada komentar 200 views

Bandung, (DOC) – Whistleblowing System (WBS) atau sistem pengungkap kasus korupsi, mulai diterapkan di Pemprov Jabar. Pemprov ini memang menjadi pilot project dari program Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

WBS diharapkan mampu meningkatkan pengawasan internal dalam pengadaan barang/jasa, hingga tercipta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tentu saja, Pemprov Jabar menyambut niat baik ini dengan tangan terbuka. Ini juga sebagai wujud pelaksanaan Inpres 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

“Penerapan Whistleblowing System tersebut bukan untuk menghukum. Tetapi lebih kepada upaya pencegahan dari kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa,” kata Lex Laksamana, Sekdaprov Jabar.

Penerapan program WBS ini juga menunjukan jika pemerintah telah berkomitmen  untuk mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. Kebijakan dan program yang telah dilaksanakan Pemprov Jabar adalah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui LPSE, Sistem Informasi Pelaporan Keuangan daerah (SIPKD), Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah, Samsat Online, SIMPEG, Sistem Pelayanan Terpadu, sistem layanan melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO di beberapa OPD, dan penerapan Paperless Office.

Sementara untuk sumber daya manusia (SDM), pihak Pemprov Jabar telah mengeluarkan kebijakan insentif berbasis kinerja, pensiun dini, dibentuk Unit Pengelola Gratifikasi, jabatan fungsional dan rasionalisasi untuk esselon terendah di beberapa OPD (Bappeda, Inspektorat, dan Bapusipda). (R4/MKC)