Penetapan Rekapitulasi Nasional Terancam Mundur

Tidak ada komentar 138 views

Jakarta, (DOC) – Penetapan rekapitulasi suara hasil pemilu legislatif (pileg) 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjalan alot. Bahkan diprediksi penetapan rekapitulasi akan molor dari jadwal, pasalnya hingga menjelang batas waktu yang telah ditentukan proses penghitungan suara masih belum selesai.
KPU sendiri merencanakan untuk menyelesaikan rekapitulasi pada tanggal 6 Mei 2014. Sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menyatakan bahwa hasil rekapitulasi itu ditetapkan 30 hari setelah pemungutan suara, itu artinya pada tanggal 9 Mei, KPU sudah harus menetapkan hasil pileg 2014.
Wakil Sekjen Partai NasDem Willy Aditya menegaskan, alotnya proses rekapitulasi adalah karena terjadinya kesalahan dari awal yang terjadi secara sistematis, masif dan terstruktur. “Akibat kesalahan di hulu, maka ketika tiba di hilir, yaitu proses penetapan di KPU Pusat menjadi sangat lambat dan dipenuhi protes dari perwakilan berbagai partai politik. Persoalan daftar Pemilih Tetap (DPT) yang selalu berubah, penggelembungan DPT, bahkan kecurangan penghitungan suara dari mulai TPS hingga ke PPK masalah-masalah seperti inilah yang menjadi penyebab proses penetapan berlarut-larut,” paparnya.
Willy mengkhawatirkan, lambatnya proses rekap di KPU akan berdampak pada pelaksanaan pilpres 9 Juli mendatang. “Ada dua hal disini yang harus dicermati, yaitu pertama KPU kejar tayang untuk menyelesaikan penetapan rekapitulasi suara, tapi persoalan yang ada tidak terselesaikan, ini artinya KPU menyelesaikan masalah dengan masalah. saya berharap KPU tidak melakukan itu, karena ini akan semakin membuktikan bahwa KPU bukan penyelenggara pemilu yang baik. Kedua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus segera mengambil langkah untuk menindak KPU di daerah yang bermasalah, karena Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie sudah mengatakan bahwa penyelenggaran pileg kemarin penuh dengan kecurangan,” jelasnya.
Willy menambahkan, NasDem mendesak KPU untuk melakukan evaluasi total dan memberikan penjelasan atas semua kekacauan pelaksanaan pileg 2014. Sehingga pada pelaksanaan pilpres mendatang kecurangan-kecurangan tidak terjadi lagi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham berharap KPU dapat tepat waktu menyelesaikan rekapitulasi. “Banyaknya penundaan penetapan rekapitulasi di KPU Pusat terjadi karena KPU Provinsi yang tidak bisa bekerja. Seharusnya banyak persoalan yang bisa diselesaikan di KPU Provinsi, tapi justru tidak terselesaikan dan akhirnya dibawa ke KPU Pusat,” ucapnya.
Idrus meminta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera mengambil tindakan dan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. “Persoalan-persoalan harus segera diselesaikan karena kalau tidak jadwal pilpres bisa terganggu. Tapi saya masih berharap KPU bisa selesai penetapan rekapitulasi tepat waktu dan tidak mengganggu jadwal lanjutan pemilu,” ujar Idrus.
Banyaknya penundaan penetapan hasil pemilu legislative diakui Ketua KPU Husni Kamil Malik akibat rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pemilu di daerah. “Beban kerja petugas penyelenggara pemilu di daerah yang cukup berat, namun kompensasi yang mereka terima kecil menyebabkan para petugas itu tidak bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal, ini mengakibatkan mereka bekerja secara tidak profesional” jelasnya.
Husni melanjutkan, KPU kesulitan untuk mencari petugas penyelenggara pemilu karan tidak ada yang tertarik. “Mereka tidak mau direkrut karena besarnya beban kerja, sementara kompensasi tidak sebanding. Oleh karena itu para petugas kita tidak ada yang bersifat permanen, semuanya ad hoc. Tapi biarbagaimana pun juga kami akan tetap berusaha menyelesaikan proses penetapan rekapitulasi tepat waktu walaupun banyak persoalan yang terjadi,” tutupnya.
Berdasarkan data KPU, hingga Senin (5/5) masih 12 provinsi yang ditunda pengesahannya oleh KPU yaitu Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara tercatat, 10 Provinsi yang masih belum menyampaikan hasil rekapitulasi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara. (r4)