Penggolongan Daya Listrik Harus Menutup Celah Pelanggan Nakal

Surabaya, (DOC) — Upaya kebijakan penggolongan daya listrik, diharapkan bisa mengatasi permasalahan subsidi tepat sasaran. Pasalnya masih ada warga yang patut menerima subsidi namun belum terdata.

Menurut pengamat Kebijakan Energi Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS), Dr. Ali Musyafak, masih banyak ditemukan beberapa pelanggan yang belum tepat sasaran subsidi. Sehingga, perlu dilakukan pendataan dengan lebih akurat untuk mengantisipasi konsumen yang mokong.

Tidak hanya itu, lanjut Ali Musyafak, PLN juga harus memberikan pelayanan yang maksimal. “Pendataan harus akurat. PLN Mestinya juga punya strategi untuk pelanggan nakal. Sistem yang dibangun harus mampu menutup celah bagi pelanggan yang maunya akal-akalan.” ujarnya Kamis (21/12/2017).

Sementara Deputi Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jatim, Pinto Raharjo, mengatakan listrik rumah tangga dengan daya 900 VA di Jawa Timur memang terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang bersubsidi mencapai 916.000 pelanggan. Sedangkan yang non subsidi mencapai 3 juta pelanggan.

“Hasil temuan di lapangan memang ada pelanggan 900 watt yang diduga tidak patut menerima subsidi. Dilihat dari bangunan rumah, memang tergolong warga mampu. Tapi kami tidak mendata berapa gajinya, berapa kebutuhan hidupnya.” kata Pinto.

Pasalnya, lanjut Pinto, hal ini (pendataan) di luar kewenangannya karena tidak punya kewenangan melakukan pendataan. Pendataan subsidi tepat sasaran, merupakan tanggung jawab Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K).

Begitu juga dengan sebaliknya. Menurut Pinto, ada warga yang kurang mampu tetapi dikenakan 900 watt yang non subsidi. Dari data PLN Jawa Timur, ada 3 ribu warga miskin yang menggunakan 900 watt, saat ini tengah mengajukan subsidi.

“Makanya jika ada warga miskin yang dikenakan Non subsidi, bisa mengajukan melalui RT sampai ke tingkat kecamatan yang nantinya akan diteruskan ke TNP2K dan langsung kami eksekusi.” tutupnya. (nps)