Penggusuran Rumah Warga oleh PT KAI Di Tunda

Tidak ada komentar 193 views

Surabaya, (DOC) – Rencana penggusuran bangunan warga yang tinggal di sepanjang bantaran rel KA, dipastikan akan ditunda. PT KAI Daops 8 Surabaya akan mencari solusi untuk warga yang terancam kehilangan tempat tinggal.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Irwanto Limanto meniru statement Kepala PT KAI Daops 8 Surabaya – Nur Cholis, dalam hearing di komisi-nya, Senin(14/01/2013).
“pihak PT KAI tadi menyanggupi akan menunda penggusuran dulu dan mengkaji soal solusi yang akan diberikan oleh PT KAI Daops 8 Surabaya,” kata Irwanto.
Menurut Irwanto, bukan hanya warga Sidotopo yang terkena dampak dari program PT KAI yang akan membuat double track rel KA, melainkan juga di daerah lainnya, seperti Krembangan, Dupak hingga Perak. “Jumlahnya bisa ribuan, kalo dihitung secara global warga yang akan terkena dampak double track,” jelas dia.
Pihaknya menjelaskan, rencana penggusuran warga ini, semula dideadline Rabu(16/01/2013) lusa besok, dan diminta untuk segera pindah tanpa ada kompensasi apapun dari pihak PT KAI. Lahan yang ditempati warga dianggap milik PT KAI yang sudah seharusnya di serahkan, jika dibutuhkan. ”Untungnya PT KAI bersedia menunda, dan mau mencari solusi. Kalo tidak warga yang sudah menempati lahan tersebut selama 50 tahun, akan keleleran di jalan, tak punya tempat tinggal”, kata Irwanto.
Irwanto mengatakan, memang untuk mencari solusi atas penggusuran warga sepenjang bantaran rel KA, sangatlah sulit. Namun hal itu harus dipenuhi PT KAI sebagai bentuk kompensasi. PT KAI bisa berembug dengan pemkot Surabaya, bagaimana memecahkan problem ini. “Saya sendiri yang akan mengantar PT KAI ke Walikota, jika mereka menemukan kesulitan mencari solusi. kalo ada keuntungan bagi kota, pasti pemkot akan membantu. Keuntungan itu bukan materi saja, tapi bisa keberadaan rel yang bisa mengurai kemacetan ataupun nilai positif lainnya bagi kemajuan kota,” Urainya.
Usai dengan Komisi A DPRD Surabaya, PT KAI Daops 8 Surabaya juga melakukan hearing dengan Komisi C DPRD Surabaya, yang membahas sola sama. Namun di komisi C, pembahasan rencana penggusuran bangunan disepanjang bantaran rel KA ini, lebih spesifikasi yaitu hanya warga Sidotopo yang resah atas kebijakan pemerintah pusat tersebut.(R7).