Penghapusan Sistem Kerja Outsourcing, Segera Terwujud

Jakarta, (DOC) ā€“ Draft peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) terkait pelaksanaan jenis pekerjaan alih daya (outsourcing), telah masuk daftar tunggu di Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) untuk disahkan sebagai berita negara dan diundangkan secara resmi.

“Saya sudah tandatangan kemarin (Kamis) dan saat ini posisinya sedang dalam proses diundangkan di Kemenkumham,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat (16/11/2012).

Muhaimin menjelaskan, dalam aturan baru itu, pekerjaan outsourcing ditutup kecuali untuk lima jenis pekerjaan yaitu jasa pembersihan (cleaning service), keamanan, transportasi, katering, dan jasa migas pertambangan.

istilah outsourcing juga tidak lagi digunakan, diganti dengan dua jenis pola hubungan kerja yaitu pola hubungan kerja dengan Perusahaan Pengerah Jasa Pekerja (PPJP) yang meliputi lima jenis pekerjaan dan pola hubungan kerja borongan yang menggunakan subkontrak perusahaan atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Dalam rapat tripartit terakhir kemarin, semua bisa memahami karena sudah ada solusi yaitu melalui pemborongan. Jadi kalau lima jenis itu, bisa menggunakan perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) atau yang dulu disebut outsourcing. Selain lima jenis itu, maka harus menggunakan model kerja pemborongan,” ungkapnya.

Muhaimin menambahkan dengan ditandatanganinya permenakertrans soal outsourcing tersebut, maka pengaturan pelaksanaan outsourcing harus segera dilaksanakan sesuai dengan amanat perundang-undangan. Pemerintah tidak akan segan-segan mencabut izin perusahaan-perusahaan outsourcing yang menyengsarakan pekerja dan tidak memberikan hak-hak normatif bagi pekerja. Selama ini penerapan sistem outsourcing di perusahaan cukup banyak yang menyimpang, terutama dalam hal gaji di bawah upah minimum, pemotongan gaji, tidak adanya tunjangan, tidak ada asuransi pekerja maupun tidak adanya pemenuhan hak dasar lainnya seperti jaminan sosial. “Kemenakertrans telah menerjunkan tim khusus untuk melakukan pendataan perusahaan-perusahaan di daerah , berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenegakerjaan setempat,” tandasnya.(r-7)