Pengusaha Kursus Mengemudi, Tolak Retribusi Perda

 Featured, Politik

Surabaya, (DOC) – Rencana pemerintah kota (Pemkot) Surabaya mengajukan draft rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan pendidikan dan kursus mengemudi, mendapat ganjalan. Dimana para pengusaha yang tergabung dalam paguyupan pengusaha kursus mengemudi Kota Surabaya, menyatakan keberatan jika harus membayar retribusi.

“Jika dikenakan retribusi nantinya kami menolak, karena dari awal tidak ada pembahasan soal itu,” ujar Ketua paguyuban pengusaha kursus mengemudi Kota Surabaya, Ganjar Basuki.

Ganjar Basuki menjelaskan, bila dilihat dari sisi ekonomis memang lembaga kursus mengemudi merupakan lahan yang dapat manghasilkan pemasukan. Namun yang perlu diketahui, bahwa pendapatan yang diperolah tidaklah terlalu signifikan. Oleh karena itu, jika dengan diberlakukannya perda tersebut hanya dijadikan dasar dalam menarik retribusi, menurutnya hal itu sebagai langkah mundur.

“Pengalaman kami ketika mengurus di Dindik dan Disnsker semuanya dilakukan secara gratis tanpa ada pungutan biaya sepeserpun,” ungkap Ganjar Basuki.

Menurut Ganjar, selama ini para pengusaha kursus mengemudi dalam mengurus perijinanya memang dilakukan melalui dua instansi tersebut. Kendati demikian dirinya menolak jika paguyuan yang ia pimpim disebut sebagai salah satu pengusung dibentuknya Raperda ini.

“Pemrakarsa bukan dari kami, sebab selama ini kami nyaman nyaman saja dengan kondisi saat ini,” ujar pria yang juga pemilik lembaga kursus mengemudi smart itu.

Sementara pengusaha kursus mengemudi lainya menilai dibentuknya Raperda penyelenggaran pendidikan dan kursus mengemudi justru akan membingungkan para pengusaha.

Senada dengan para pengusaha, anggota Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya, Sudirjo juga mengaku heran dengan diajukanya draft Raperda ini. Menurutnya, Raperda penyelenggaraan poendidikan dan kusrus mengemudi hanya akan mempersulit pemiliknya.

“Memang dalam hidup itu butuh aturan tapi jika hanya ujungnya mempersulit lalu buat apa,” tegas legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Oleh karena itu, secara tegas dirinya menyatakan bila raperda yang diajukan pemerintah kota saat ini, hanya akan menguntungkan beberapa oknum yang berada di lingkaran pemkot Surabaya. salah satunya adalah petugas penegak perda.

Terpisah, Kabag Hukum Pemkot Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menyatakan bakal diambil alihnya lembaga yang mengeluarkan ijin kursus mengemudi oleh Dishub sudah sesuai dengan PP 38/2007 tentang pembagian kewenangan pusat, propinsi dan daerah. (k1/r4)