Penutupan Dolly Harga Mati

Tidak ada komentar 170 views

Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya tidak lagi memperpanjang waktu pengambilan kompensasi atas penutupan lokalisasi Dolly. Selanjutnya, pemkot akan mengembalikan dana kompensasi yang berasal dari Kementrian Sosial (Kemensos) tersebut.
Sebelumnya, pemkot memberi waktu selama lima hari pada pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari dari lokalisasi yang ada di Kelurahan Putat Jaya untuk mengambil kompensai. Lima hari itu terhitung mulai Kamis (19/6) hingga Senin (23/6). Lantaran jumlah PSK dan mucikari yang mengambil dana kompensasi ini cukup sedikit, maka pemkot memperpanjang waktu pengambilan menjadi delapan hari atau hingga Kamis (26/6) kemarin. “Kami rasa waktu pengambilan kompensasi selama delapan hari itu sudah cukup. Maka kami tidak perpanjang lagi. Selanjutnya dana akan kami kembalikan ke Kemensos. Kami juga tidak akan minta Kemensos untuk melakukan perpanjangan waktu pemberian kompensasi ini,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Supomo.
Mantan Camat Kenjeran menambahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika ada PSK ataupun mucikari yang mengembalikan dana kompensasi. Sebab itu merupakan hak masing-masing orang. Bagi yang tidak mengembalikan, pihaknya juga tidak bisa turut campur dalam penggunaan dana itu. Apakah nanti akan digunakan sebagai modal kerja atau untuk keperluan lainnya. “Proses alih fungsi lokalisasi Dolly menjadi kawasan pemukiman, akan terus berjalan. Pengembalian uang kompensasi itu tidak ada pengaruh apapun. Selanjutnya, Perda (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila) akan kami tegakkan,” paparnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, deklarasi penutupan Dolly pada 18 Juni lalu menjadi petanda bahwa, lokalisasi terbesar se-Indonesia itu sudah waktunya untuk dihapus dari peta Surabaya. Apalagi dalam deklarasi yang digelar di gedung Islamic Centre itu didukung oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta Gabungan Umat Islam Bersatu (GUIB). “Kami menyatakan bahwa, Surabaya tidak ada lagi lokalisasi. Setelah deklarasi dan setelah bulan puasa nanti, kami akan menggelar razia untuk menutup Dolly selamanya,” katanya.
Terkait banyaknya PSK dan mucikari yang tidak mengambil dana kompensasi, mantan Camat Rungkut mengaku, ada sejumlah pihak yang mengintimidasi PSK maupun mucikari agar tidak mengambil dana tersebut. Dari laporan yang dia terima, bagi yang menerima dana kompensasi dianggap sebagai tanda tidak setia kawan dan sudah keluar dari kelompok mereka. “Kami memberi dana kompensasi ini kan niat baik dari pemerintah. Janganlah dihalang-halangi. Semua PSK dan mucikari punya hak untuk mengambil dana kompensasi ini. Jangan ditakut-takuti. Semua orang punya pilihan hidup masing-masing. Masak orang ingin bekerja lebih bermartabat dihalang-halangi,” ujarnya.
Sementara itu, Kasubbag Humas Polretabes Surabaya, Kompol Suparti mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih terus menyiagakan anggotanya disekitar kawasan lokalisasi. Anggota yang diterjunkan ini berpakaian seragam maupun preman. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya bentrok antara warga yang pro dan menolak penutupan. Disisi lain, setelah adanya deklarasi ini, pihaknya tak segan-segan menindak setiap orang yang melakukan praktik atau menyediakan tempat prostitusi. “Bagi para pelaku, kami akan jerat dengan Pasal 296 dan 505 KUHP,” katanya.
Dalam Pasal 296 KUHP menyebutkan, “Barang siapa yang pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000. Sedangkan Pasal 506 KUHP menyebutkan, “Barang siapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan. Terkait ringannnya hukuman bagi pelaku bisnis prostitusi ini, Suparti menyatakan, seseorang yang sudah mendapat hukuman dan vonis hakim sudah merupakan efek jera tersendiri. “Berapapun hukumannya, orang dihukum itukan sudah ada efek tersendiri,” jelasnya.
Disisi lain, pengambilan dana kompensasi penutupan lokalisasi Dolly resmi tutup sore kemarin di kantor Koramil Sawahan. Selama delapan hari waktu pengambilan dana tersebut, PSK yang bersedia mengambil hanya sebanyak 402 orang. Jumlah itu dikurangi dengan lima orang PSK yang sebelumnya mengembalikan dana kompensasi itu. Sehingga, jumlah PSK yang menerima dana kompensasi ini berkurang menjadi 397 orang. Jika yang mengambil hanya 397 orang, maka jumlah total PSK yang tidak mengambil dana kompensasi sebanyak 1.052 orang.
Sedangkan jumlah mucikari yang mengambil hanya sebanyak 72 orang. Jumlah itu dikurangi sebanyak tiga orang mucikari yang sebelumnya juga mengembalikan dana kompensasi ini. Sehingga, total mucikari yang menerima kompensasi atas penutupan lokalisasi yang ada di Kelurahan Putat Jaya ini sebanyak 69 orang. Jika jumlah mucikari yang mengambil dana ini sebanyak 69 orang, maka sebanyak 242 mucikari tidak mengambil dana tersebut. “Saat pemberian dana kompensasi ini, ada sejumlah PSK maupun mucikari yang tidak terdata dalam database, ingin mengambil dana kompensasi. Karena tidak masuk dalam daftar, maka mereka ditolak dapat kompensasi. Tapi, mereka (yang tidak terdaftar dalam database), akan kami catat dan kami laporkan ke Dinsos). Selanjutnya, nama-nama mereka akan kami ajukan ke Kemensos untuk dapat kompensasi juga,” kata Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Deddy Sosialisto
saat ditemui di kantor Koramil Sawahan kemarin. (ist/r4)