Penutupan Dolly Tetap Diragukan

Tidak ada komentar 211 views

Surabaya, (DOC) – Keputusan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menutup Lokalisasi Dolly dan Jarak, mendapatkan kritik dari anggota Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya, Dedy Prasetyo. Menurut Dedy, deklarasi penutpan lokalisasi terkesan dipaksakan meskipun pemerintah kota belum memiliki rencana yang matang.
Sebagai anggota legislatif, Dedy mengaku mendukung penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak jika memang rencana itu dilakukan demi kebaikan masyarakat setempat. Apalagi wilayah Putat Jaya selama ini sudah mendapat stigma sebagai kawasan prostitusi.
“Buat apa ditutup jika pemerintah kota tidak memilik konsep yang jelas. Itu justru akan menambah masalah baru,” kata Dedy Prasetyo, Jumat (20/6/2014).
Dedy menilai solusi yang ditawarkan pemerintah kota pasca deklarasi penutupan belum ada yang konkrit. Misalnya rencana menjadikan wilayah eks lokalisasi sebagai kawasan bisnis dan sentra industri kreatif hingga saat ini masih belum ada penjelasan yang terperinci. Jangan sampai tidak ada program berkelanjutan pasca penutupan.
“Kalau mau dibuat sentra perdagangan dan bisnis harus dijelaskan seperti apa konsepnya. Seperti siapa yan mengerjakannya, kalau yang mengelola hanya itu itu saja berarti benar bahwa penutupan lokalisasi ini atas order oknum tertentu,” tandasnya.
Berkaca pada penutupan lokalisasi di Kota Bandung yang berujung pada merebaknya prostitusi di kota kembang, legislator asal partai demokrat ini mengingatkan agar pemerintah kota menyiapkan beberapa solusi untu menanggulangi dampak sosial yang ditimbulkan pasca penutupan.
“Jangan sampai pemerintah kota hanya memindahkan masalah. Kalau tidak menyelesaikan masalah prostitusi di Surabaya, lalu buat apa penutupan lokalisasi di Dolly Dan Jarak ini dilakukan. Jangan sampai pasca penutupan prostitusi di Surabaya kembali seperti dulu seperti di pinggir jalan, kos dan perhotelan,” ingatnya.
Terpiash, Kepala bagian Hukum Pemkot Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu mengaku penutupan lokalissi Dolly dan Jarak sudah sesuai peratutan yang berlaku. Menurutnya, menutup lokalisasi yang ada di Jalan Jarak Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dengan landasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila dinilai blunder. Pasalnya, tiap perda, membutuhkan Surat Keputusan (SK) sebagai acuan pelaksaan perda.
“Dengan landasan perda tersebut pemkot berhak mengambil tindakan untuk kebaikan kota. Sehingga untuk penutupan lokalisasi itu tidak diperlukan persetujuan apa pun,” terangnya. (k1/r4)