Penutupan Lokalisasi Bangunsari Setengah Hati

Tidak ada komentar 188 views

Surabaya,(DOC) – Program penutupan lokalisasi yang di canangkan Walikota Surabaya ternyata tidak berjalan mulus, karena dianggap tidak transparan dalam memberi santunan. Hal ini diungkapkan oleh LSM Perempuan Peduli Lokalisasi saat dengar pendapat di komisi D DPRD Surabaya, Rabu(06/03/2013).
LSM perempuan peduli lokalisasi yang di dampingi sejumlah peneliti dari HAM membeberkan jumlah Pekerja Seks Komersial(PSK) diwilayah Bangunsari yang dilaporkan tutup, ternyata belum keseluruhan, tersisa 15 % yang masih beroperasi dan tidak terdata oleh pemkot.
Dalam kesempatan tersebut, peneliti dari HAM – Dian mengkuatirkan masalah sosial akan muncul pasca program pemkot ini diluncurkan. Apalagi terdapat 60 %, perempuan yang dilacurkan(Pedila) hingga kini belum menerima penuh dana santunan yang dijanjikan sebesar Rp. 5 Juta. Merekahanya menerima Rp. 1,2 juta saja.
“masih banyak yang tersisa mas, kurang lebih 15 % yang belum masuk data di pemkot Surabaya, artinya di lokalisasi Bangunsari belum bebas dan masih terjadi paktik prostitusi, terutama di beberapa bentuk usaha café dan jasa panti pijat di tempat itu, ironisnya lagi dana santunan yang dijanjikan itu ternyata masih dicicil, tidak bisa keluar sekaligus,” ucapnya.
Dian menambahkan, Program penutupan lokalisasi yang bertujuan untuk mengentas para PSK, dianggap isapan jempol belaka dan hanya sebuah retorika pemerintah, untuk kejar tayang program Kementrian Sosial.
Hal ini bisa dibuktikan dengan program wira usaha sebagai pengalihan profesi hanya untuk bertahan satu bulan saja, tanpa ada kelanjutannya. Dengan demikian program itu, tidak akan berdampak siginfikan. “Para PSK yang menerima bantuan, bisa kembali ke profesi awalnya”, tegasnya.(SP/R7)