Penutupan Lokalisasi Membuahkan Hasil, Fokus Pada Pembangun Manusia

Surabaya, (DOC) – Sejak awal diwacanakan penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak di kawasan Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Pemkot Surabaya sudah berinisiatif melakukan pembangunan manusia dan karakter manusianya. Harapannya, di tempat itu, pasca-penutupan lokalisasi, manusianya yang selalu tergantung dengan kehidupan malam setempat, tetap bisa melanjutkan kehidupannya dengan cara menjalankan usaha lain.
Karena itu, pasca-deklarasi alih fungsi kawasan Dolly dan Jarak, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan kalau deklarasi yang berjalan lancar itu bukan sebagai akhir perjuangannya. Sebaliknya, menurut dia, tindakan penanganan pasca-deklarasi justru tak kalah berat. Pemkot punya tanggung jawab memulihkan kondisi mental anak-anak yang tinggal di kawasan lokalisasi.
Selama ini, faktor psikis anak-anak memang menjadi pertimbangan utama pemkot memutuskan merehabilitasi Dolly dan Jarak. Pasalnya, kegiatan prostitusi secara terbuka membaur dengan kehidupan permukiman. Dengan demikian, pemandangan seronok wanita penjaja cinta menjadi makanan sehari-hari anak dibawah umur.
“Kebanyakan mereka (anak-anak sekitar lokalisasi,red) memiliki trauma tersendiri. Tugas berat bagi kita saat ini adalah menghapuskan memori lokalisasi yang kurang sehat dari benak anak-anak tersebut. Khusus untuk ini, pemkot sudah siapkan psikolog guna memberikan pendampingan,” kata wali kota saat itu.
Dia juga menegaskan, rehabilitasi kawasan lokalisasi butuh proses. Di eks-lokalisasi Sememi dan Klakahrejo saja pembangunan fisik hingga kini masih berlangsung. Padahal, deklarasi alih fungsi di kedua lokasi tersebut sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu. Artinya, tidak ada sesuatu yang instan. Namun satu hal yang pasti, ada perubahan signifikan di bekas lokalisasi. Di samping kondisi lingkungan yang lebih nyaman, harga tanah juga melonjak drastis, seperti yang terjadi saat ini di eks-lokalisasi Dupak Bangunsari. Hal itu pula yang diharapkan ada di Dolly dan Jarak.
Warga terdampak, wanita harapan (sebutan bagi PSK) dan mucikari hendaknya beralih ke profesi lain yang sebetulnya lebih menjanjikan. Terkait hal ini, semua pihak mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga kota sudah menempuh upaya maksimal. Kementerian Sosial menggelontorkan dana sebesar Rp7,3 miliar untuk merehabilitasi wanita harapan, Pemprov Jatim memberikan bantuan senilai Rp1,5 miliar. Sedangkan penanganan warga terdampak serta pembangunan infrastruktur menjadi domain pemkot.
Sebagai langkah awal, pemkot menyerahkan secara simbolik kontrak kerja kepada 97 warga terdampak yang tinggal di sekitar lokalisasi Dolly dan Jarak. Mereka ini yang mata pencahariannya selama ini bergantung dari bisnis esek-esek, misalnya pedagang kaki lima (PKL), buruh cuci, tukang parkir hingga penjaga keamanan setempat. Wali kota mengungkapkan, banyak warga terdampak yang kini diterima bekerja di beberapa dinas di lingkup pemkot dengan status tenaga kontrak. “Ada yang bekerja di Bakesbanglinmas, Satpol PP, Diskominfo, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan rumah sakit milik pemkot,” terang dia.
Di bekas lahan lokalisasi Dolly dan Jarak juga aka nada rencana pembangunan gedung sentra pedagangan. Di lahan tersebut akan dibangun bangunan enam lantai yang difungsikan sebagai sentra PKL, perpustakaan, ruang komputer dan balai RW.
Solusi yang sudah dicarikan yakni untuk warga yang tinggal di sekitar lokalisasi yang terimbas dampak penutupan. Upaya mencarikan solusi kepada warga terdampak itulah yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya pasca-deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak pada 18 Juni lalu. Sudah ada puluhan warga terdampak yang diterima bekerja di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya. Beberapa dari mereka kini bekerja sebagai tenaga keamanan dan juga driver.
Dijelaskan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Dedy Sosialisto, berdasar data dinsos, sudah ada 38 orang warga terdampak yang kini dipekerjakan sebagai tenaga kontrak di lingkup Pemkot Surabaya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 orang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Bakesbangpol Linmas) dan 14 orang lainnya di Dinsos. Beberapa dari mereka mulai masuk kerja pada awal Mei atau bahkan sebelum deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak.
“Sebenarnya ada 50 orang yang masuk data kami, tetapi baru jumlah itu yang masuk. Ada yang dari Dolly, Jarak, juga dari Krembangan dan Benowo. Sementara yang lainnya mungkin masih wait and see. Mungkin masih merasa tidak enak sama temannya karena kan masih ada yang pro-kontra menyikapi pengalihfungsian lokalisasi ini,” terangnya.
Dedy mencontohkan tenaga Linmas yang bekerja di wilayah lokalisasi. Ada Linmas sampingan dan pokok. Adapun yang terkena dampak langsung adalah Linmas pokok. “Apabila lokalisasi ditutup, tentunya mereka tidak akan memiliki pekerjaan. Mereka inilah yang kemudian kita rekrut. Selain di Linmas, Pemkot juga menerima banyak permohonan untuk beralih profesi pada pekerjaan yang lebih baik. Seperti di Dinsos, ada yang menjadi sopir juga tenaga keamanan,” sambung Dedy.
Menurut Dedy, pihaknya mendapatkan informasi ada sekitar 600 masyarakat terdampak. Namun, pihaknya cukup kesulitan melakukan assessment. Padahal, jauh hari sebelumnya, Dinsos sudah mendapatkan tembusan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya untuk menyampaikan surat ke lurah dan camat barangkali ada warga di sekitar lokalisasi yang ingin mendapatkan pelatihan. Namun, dari Dinsos tidak bisa langsung tembus ke masyarakat.
“Itu yang membuat rencana kami kurang optimal. Barangkali dengan momen ini, bisa dilakukan sosialisasi kepada warga terdampak yang selama ini belum tertarik sehingga kami di SKPD bisa melaksanakan program yang kita siapkan,” ujarnya kepada para wartawan.
Salah satu warga terdampak yang kini bekerja di Pemkot Surabaya, Totok Basuki Rahmat, mengaku senang bisa beralih profesi. Menurut warga Krembangan yang lahir di daerah lokalisasi Dupak Bangunsari, pasca-penutupan lokalisasi Dupak Bangunsari, dirinya diterima bekerja sebagai tenaga outsourching di Dinsos Sosial Kota Surabaya dan ditempatkan di UPTD Keputih.
Warga terdampak lainnya, M.Gufron mengatakan, dengan bekerja di Pemkot Surabaya, dirinya merasa mendapatkan pemasukan lebih dari yang dia dapatkan sewaktu bekerja di lingkungan lokalisasi. Dia menyebut, selama sebulan, dirinya rata-rata mendapatkan pemasukan Rp750 ribu per bulan. Sementara bekerja di Linmas Kota Surabaya, dirinya mendapatkan gaji sesuai Upah Minimun Regional (UMR) yakni sebesar Rp 2,2 juta.
Sementara Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser menambahkan, yang menjadi prioritas bagi Pemkot adalah merekrut warga terdampak yang menjadi tulang punggung keluarga. Perekrutan itu sudah dilakukan sebelum pengalihfungsian lokalisasi.
Seiring waktu berjalannya pemberian solusi bagi warga terdampak, kini sudah bisa dirasahkan hasilnya. Warga terdampak lokalisasi pun kian mandiri. Beragam pelatihan yang dilakukan Pemkot Surabaya terhadap warga terdampak penutupan lokalisasi, sudah berjalan baik. Beberapa warga terdampak yang sebelumnya bekerja mengikuti geliat bisnis lokalisasi di daerahnya, kini mulai beranjak mandiri dengan berbekal pelatihan yang diberikan Pemkot Surabaya.
Beberapa warga yang telah ‘lulus’ mengikuti pelatihan, memamerkan hasil produk buatan mereka di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya. Diantaranya kue kering, telor asin, deterjen dan sabun cair serba guna. Mereka juga bercerita perihal upaya mereka beralih profesi dari yang awalnya bekerja ‘mengikuti arus lokalisasi’ hingga bisa mandiri.
Sutik warga Putat Jaya II A yang dulunya menggantungkan penghasilan dari jualan kopi di warung kopi miliknya, kini beralih profesi menjadi pembuat telur asin. Hasilnya lumayan. Bisnis telur asin milik Sutik telah berkembang. Sutik sudah berhasil memasarkan telur asinnya ke sejumlah warung di dekat rumahnya. Ibu empat anak ini juga menerima order telur asin di rumahnya.
“Alhamdulillah sekarang sudah ada 30 toko yang jadi pelanggan telur asin bikinan saya. Kalau bikin 1000 telur, untungnya bisa Rp700 ribu. Kalau dulu jualan kopi nggak tentu, kadang hasilnya lumayan kadang kecil. Dan yang jelas, kalau jualan kopi kan hampir 24 jam. Sementara kalau jualan telur asin ada waktu istirahatnya,” jelas Sutik.
Sementara Tutik yang dulunya berprofesi sebagai penjual gorengan dan operator café di kawasan lokalisasi Jarak, kini mulai mantap beralih profesi sebagai pembuat kue kering. Setelah mengikuti pelatihan yang digelar Taman Bacaan (Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya), Tutik kini sudah bisa membuat beberapa kue seperti putri salju, nastar dan kastengel. Dia mengaku sudah berhasil menjajakan 50 toples kue buatannya. Dulu, sewaktu menjadi operatot café, dia harus bekerja dari mulai pukul 22.00 hingga pukul 01.00 WIB tetapi hasilnya tidak menentu.
Sedangkan Suryono (45), warga RW 12 Putat Jaya C yang sebelumnya membantu kakaknya berjualan nasi. Setelah mengikuti pelatihan pembuatan produk rumah tangga seperti sabun cair, karbol dan softener yang digelar oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB), kini bapak dua anak ini sudah bisa memproduksi sendiri. Sejak dua minggu lalu, produk buatannya seperti sabun cair serba guna, karbol dan shampo cuci motor yang diberi merk “Delta 5”, diminati banyak warga di sana.
Anto Handiono dari Bapemas KB Kota Surabaya mengatakan, sejak mulai 2010 hingga 2013, pihaknya sudah melakukan pelatihan di 31 kecamatan dan sudah ada 49.470 orang yang sudah dilatih. Untuk 2014, khusus di Kecamatan Sawahan, Bapemas KB sudah melatih 1067 orang. Sedangkan khusus untuk Kelurahan Putat Jaya, sejak Pebruari lalu sudah ada 395 orang diberi pelatihan yang terdiri dari 19 kelas.
Setelah pembangunan karakter, Pemkot Surabaya juga menyasar tentang lingkungan eks lokalisasi tersebut. Beberapa kawasan di Kota Surabaya yang sebelumnya berdiri tempat-tempat lokalisasi, menjadi kantong-kantong (sumber) kemunculan penyakit HIV/AIDS. Data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya menunjukkan, angka kasus HIV/AIDS di beberapa kawasan di Surabaya seperti Benowo, Krembangan, Pabean Cantikan, Sawahan, dan Wonokromo cukup tinggi.
“Kasus HIV/AIDS banyak ditemukan di kawasan tersebut dikarenakan dampak dari keberadaan lokalisasi. Selain itu, di kawasan itu juga terdapat hotspot seperti tempat hiburan. Di kawasan lain seperti Gubeng, Sukolilo dan Rungkut juga ada, tetapi tidak sebesar di daerah tersebut,” jelas dr. Mira Novia M.Kes, Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Kota Surabaya.
Dijelaskan Mira, keberadaan kantong-kantong berupa lokalisasi dan hotspot itulah yang membuat angka penderita HIV/AIDS di Surabaya lumayan tinggi. Berdasarkan data Dinkes, selama periode Januari hingga Mei 2014, ditemukan 281 kasus dengan rincian 171 HIV dan 110 AIDS. Keberadaan Puskesmas di Surabaya yang dilengkapi Voluntary Counseling Test (VCT) membuat keberadaan penderita HIV/AIDS bisa cepat terdeteksi.
“Dengan lokalisasi di Surabaya sudah ditutup, harapan kami angka ini bisa terus menurun. Sebenarnya warga Surabaya nya ndak banyak. Yang banyak itu warga dari luar Surabaya. Tapi, untuk penanganannya kan, kita tidak melihat darimana mereka berasal,” sambung Mira.
Pemkot Surabaya sudah melakukan upaya pro-aktif untuk menangani masalah ini. Ketika di Surabaya masih berdiri lokalisasi, Dinkes sudah melakukan upaya penyuluhan kepada para pekerja seks komersial (PSK) maupun warga terdampak. Berawal dari penyuluhan, ada beberapa dari mereka yang kemudian bersedia memeriksakan diri.
Pascapenutupan lokalisasi, Mira mengatakan bahwa Dinkes Kota Surabaya memeriksa 486 orang PSK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 orang diketahui positif. Tetapi tidak semuanya penderita baru. Sebagian adalah penderita lama. Mereka kebanyakan berasal dari luar kota seperti Bandung, Indramayu, Malang dan Jember.
Untuk penanganan, selain berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi Jatim, Dinkes Kota Surabaya juga menyurati Dinkes tempat tinggal para PSK tersebut berdasarkan Kartu Tempat Tinggal (KTP). Dinkes Kota Surabaya juga bekerja sama dengan lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan penularan HIV/AIDS.
Sementara dr. Ita Puspita Dewi, SpKK dari RSUD Soewandhi menambahkan, seluruh ibu hamil di Surabaya juga harus dilakukan pemeriksaan HIV. Ini untuk pemutusan dini supaya bayinya tidak ikut terkena. Termasuk di 62 Puskemas di Surabaya, ibu hamil pertama kali dites HIV. Sebab, penularan HIV ke anak bisa melalui asupan makanan. “Makanya, bila ditemukan, kami kemudian melakukan terapi untuk memperkuat imun ke ibunya sehingga virusnya bisa tertekan,” jelas Ita.
Selain masalah HIV/AIDS, kawasan bekas lokalisasi ternyata juga menjadi prioritas untuk dilakukan rehabilitasi. Ini karena angka penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit karena lingkungan, cukup tinggi. Mira Novia, Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Kota Surabaya mencontohkan angka penyakit di Kelurahan Putat Jaya yang merupakan kawasan lokalisasi Dolly. Dari data yang ada dari Januari-Juli 2014, penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah, diare, ispa cukup tinggi. Untuk DBD ada 21 kasus, diare ada 476 kasus. Sementara untuk penyakit menular seperti TBC ada 25 kasus.
“Dengan ditutupnya lokalisasi, yang kita harapkan menurun adalah penyakit menular langsung. Untuk penyakit berbasis lingkungan kan bisa turun kalau ada kesadaran warganya terkait perilaku. Makanya, Dinkes akan melakukan intervensi dengan terus melakukan edukasi,” imbuh Mira. (adv/r4)