Peringatan Keras DiJatuhkan DKPP Untuk Ketua KPU RI

Jakarta, (DOC) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Husni Kamil Manik. Hal ini disebabkan karena ketidakhadiran yang bersangkutan dalam rapat pleno penetapan capres-cawapres.
Putusan itu dibacakan atas pengaduan yang disampaikan oleh Tonin Tachta dan Eggi Sudjana dari tim advokasi Prabowo-Hatta. DKPP menyatakan bahwa Husni Kamil melanggar kode etik dengan tidak menghadiri rapat tersebut. “Memberikan peringatan kepada teradu 1 atas nama Husni Kamil Manik sebagai Ketua KPU RI sehubungan dengan ketidakhadiran teradu dalam rapat pleno penetapan capres-cawapres,” ujar anggota DKPP Valina Singka Subekti dalam sidang di kantor Kemenag, Kamis, 21 Agustus 2014.
Valina mengatakan bahwa DKPP meminta KPU untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Selain itu, majelis juga meminta Bawaslu untuk mengawasi tindaklanjut atas putusan resmi tersebut. Dalam putusan itu, tim advokasi Prabowo-Hatta mendalilkan bahwa Ketua KPU melanggar kode etik karena tidak memimpin rapat dan tidak menandatangani SK No 453/Kpts/KPU/2014 tanggal 31 Mei 2014 tentang penetapan capres dan cawapres.
Sementara itu untuk Komisioner Hadar Nafis Gumay yang dilaporkan mengadakan pertemuan dengan tim Jokowi-JK, Trimedya Pandjaitan, DKPP memutuskan hal tersebut tidak melanggar kode etik.
Dalam putusannya, Anggota DKPP Valina Singka menyebutkan Hadar terbukti hanya bertemu dengan Trimedya selama 40 detik sesuai dengan argumentasinya. “Hal ini menunjukkan sikap dan dedikasi teradu sebagai Komisioner KPU dan menjalankan tugasnya,” kata Valina.
Oleh karena itu, DKPP meminta KPU dan Bawaslu untuk menindaklanjuti serta mengawasi putusan yang telah dibacakan tersebut. “Untuk merehabilitasi nama baik teradu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Valina. (co/r4)