Perolehan PAD Pajak Lampaui Target 103 Persen, Berkat Aplikasi Online

Foto : Konpres soal target pajak. Seorang staff DPKPD tunjukan aplikasi pajak online 

Surabaya,(DOC) – Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (DPKPD) kota Surabaya meng-klaim perolehan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak sudah melebihi target 100 persen.

Target PAD tahun 2017 yang ditetapkan sebesar Rp 3,265 triliun, terhitung pertanggal 14 Desember 2017 sudah mencapai Rp 3,331 triliun. Dari sembilan PAD dari sektor pajak, hanya pajak reklame dan penerangan jalan umum yang masih 60 persen dan prosesnya masih berjalan hingga saat ini.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), Yusron Sumartono mengatakan, perolehan pajak dari sembilan sektor tersebut sudah mencapai 103 persen. Hasil ini didapat karena kerja keras dan sistem online yang telah diterapkan.
“Terutama pajak bumi bangunan (PBB) yang sudah menggunakan aplikasi pendaftaran obyek pajak secara online,” kata Yusron saat memberikan keterangan pers dikantornya, Jumat(15/12/2017).

Ia menjelaskan, aplikasi website online tersebut membantu pemasukan pajak di rekening BPKPD. Khusus untuk PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang perolehan pajaknya sangat banyak terbantu dengan aplikasi online. Saat ini PBB sudah mencapai Rp 1,002 triliun sedangkan BPHTB sudah mendapatkan Rp 1,091 triliun. “Aplikasi online tersebut sangat memudahkan untuk membayar pajak,” jelasnya.

Menurutnya, penerimaan pajak di tahun 2017 juga meningkat dibandingkan pada 2016 lalu. Pada tahun lalu pendapatan pajak mencapai Rp 3 triliun. Meningkat tujuh persen dari target rp 2,8 triliun. “Ada peningkatan setiap tahunnya dan hal tesrebut tanpa ada kenaikan nilai pajak,” imbuhnya.
Dia menargetkan pada 2018 jumlah penerimaan pajak bisa mencapai Rp 3,5 triliun. Penerimaan tambahan itu ditargetkan ebrasal dari BPHTB dan pajak restoran yang jumlahnya terus meningkat. “Kami optimis bisa tercapai karena melihat perkembangan property dan jumlah restoran yang terus meningkat,” ujarnya.
Sedangkan untuk pajak reklame dan penerangan jalan yang belum mencapai target hingga 14 Desember, BPKPD tetap optimis. Untuk pajak reklame masih ada waktu pemilik reklame membayar pajak sesuai jatuh tempo. Sementara untuk pajak penerangan jalan menunggu 20 Desember yang nantinya akan dibayarkan oleh PLN.

Ketua DPRD Surabaya Armuji mengatakan, pendapatan pajak harus ditingkatkan setiap tahunnya. Inovasi harus dilakukan agar pembangunan di Surabaya terus meningkat dari pendapatan pajak. “Bukan menaikkan nilai pajak tetapi berinovasi agar target pajak terus tercapai,” pungkasnya.(rob/r7)