Persoalan Wawali Diserahkan ke DPRD Surabaya

Tidak ada komentar 240 views

Surabaya, (DOC) – Ketua DPRD surabaya, Mochamad Machmud mengapresiasi rekomendasi Komisi II DPR-RI yang mengembalikan persoalan polemik pelantikan Wakil Walikota ke DPRD. Menurutnya, jika ada persoalan dalam pelantikan dikembalikan ke dewan. Namun, ia menganggap dalam pelantikan Wisnu Sakti Buana menjadi Wakil Walikota, Januari lalu telah sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Saya akan ikuti perintah Komisi II DPR-RI. Namun saya anggap semua sudah selesai,” ujarnya, ketika dihubungi.
Machmud menambahkan, jika ada pihak-pihak yang masih mempermasalahkan pelantikan Wakil Walikota dipersilahkan menempuh jalur hukum.
“Jika ada yang tidak terima, dan ada celah hukum, silahkan gugat melalui PTUN,” kata Penasehat Fraksi Partai Demokrat.
Senada dengan Mahmud, Ketua Komisi D Baktiono menegaskan, setelah proses pelantikan persoalan Wakil Walikota telah selesai. “Mekanisme di DPRD telah selesai” tegasnya.
Sebelum penetapan, untuk memenuhi jabatan wakil walikota yang lowong, prosedur yang dilalui dengan pembentukan panitia khusus (Pansus), panitia pemilihan (Panlih), melalui verifikasi administrasi dan rapat paripurna. Baktiono mengatakan, jika sudah ada keputusan dari Kemendagri, maka dianggap tidak ada persoalan.
“Jika sudah ada keputusan Mendagri, ya selesai,“ katanya.
Baktiono mengharapkan, beberapa pihak yang masih mempersoalkan keabsahan pelantikan wakil walikota peka terhadap situasi dan kondisi menjelang Pemilu.
“Kita harus menjaga situasi yang kondusif, agar proses demokrasi berjalan lancar dan damai. Jadi, persoalan Wawali gak usah diotak-atik lagi” katanya.
Pelantikan Wakil Walikota Wisnu Sakti Buana berkepanjangan, karena sebagian anggota pemilihan masih mempersoalkan keabsahannya. Legalitas pemilihan dipertanyakan, karena mereka menduga ada pemalsuan tanda tangan Ketua Panlih dalam penyelenggaraan rapat paripurna pemilihan Wawali.
Meski sejumlah anggota Panlih mengadukan masalah tersebut ke Kemendagri, keputusan Mendagri justru melegalisasi mekanisme yang dilalui di DPRD terbukti dengan turunnya SK Penetapan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Walikota. Setelah aspirasi sebagian Panlih tidak ditanggapi Kemendagri, mereka berjuang melalui kalangan DPR RI. Meski pada akhirnya dikembalikan ke DPRD. (k4/k1/r4)