Pertemuan Risma Dengan PBS Blunderisasi

Tidak ada komentar 138 views

Surabaya,(DOC) – Pertemuan Walikota Tri Rismaharini dengan salah satu Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso(PBS),Kamis(20/2/2014) kemarin, memantik reaksi sejumlah kalangan yang menengarai adanya politisasi kepentingan dengan memanfaatkan isu seksi mundurnya Walikota Tri Rismaharini.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa tujuan Tri Risma bertemu dengan PBS yaitu untuk berkonsultasi pelantikan Wakil Walikota(Wawali) Surabaya Wisnu Sakti Buana(WS) yang masih dipermasalahkan oleh panitia pemilihan(Panlih) Wawali DPRD Surabaya.

Tri Risma yang datang ke Jakarta didampingi oleh Kabag Humas dan Bagian Hukum kota Surabaya, sempat menceritakan persoalan politik yang terjadi di Surabaya hingga dirinya berniat untuk mundur.

Ketika dikonfirmasi, Walikota Tri Rismaharini sendiri tidak mengelak kehadirannya di DPR RI yang membahas soal suhu politik di Surabaya.
Namun Ia membantah, jika kedatangannya ke Jakarta tersebut adalah inisiatif dirinya.
“Saya di undang secara formal melalui surat atasnama Sekjen DPR RI untuk membahas pengaduan masyarakat soal pelantikan Wawali. Untuk itu saya datang bersama beberapa staff pemkot,” jelas Risma panggilan akrabnya, usai mengikuti Sidang Paripurna di DPRD Surabaya, Jumat(21/2/2014) sore.

Hal yang sama juga disampaikan oleh M. Fikser Kabag Humas Pemkot Surabaya. “Tidak ada unsur politis didalamnya karena Ibu datang berdasarkan undangan resmi. Tapi kita sempat terkejut ketika tiba di gedung DPR, sebab kita disambut Pak Priyo bersama ratusan wartawan yang langsung mengarahkan kameranya. Apakah ini salah,” jelas Fikser.

M. Fikser menambahkan, didalam pertemuan tersebut, Walikota hanya sebatas menceritakan tanpa melayangkan aduan soal proses pelantikan Wawali kota Surabaya yang masih bermasalah dengan Panlih. Ia yakin, bahwa saat itu Walikota tidak mengetahui, jika ada politisasi kepentingan politik menjelang Pemilu 2014.
“Kita baru tahu setelah pertemuan, bahwa yang mengundang bu Wali sekarang mencalonkan kembali di DPR RI Dapil Surabaya-Sidoarjo. Makanya kita terkejut, apalagi pasca pertemuan ada press release dengan media yang akan memanggil Panlih,” cetusnya.

Pasca pertemuan dengan Walikota Surabaya, PBS yang akan mencalonkan lewat partai berlambang pohon beringin ini, juga mengundang Panlih untuk menyerahkan data soal proses pelantikan Wawali kota Surabaya yang dianggap menyalahi prosedur, Jumat(21/2/2014). Rencananya, Selasa(25/2/2014) minggu depan, Komisi 2 DPR RI akan memanggil Kemendagri untuk mempertanyakan keputusan meloloskan WS dilantik sebagai Wawali, sisa masa jabatan 2010-2015.

Sementara itu, terpisah, Erick Reginal Tahalele anggota fraksi Golkar DPRD kota Surabaya membenarkan langkah Walikota Surabaya Tri Risma yang tulus menjalankan pemerintahan ini tanpa berpikir politik, pasca pertemuan tersebut.

“Saya lihat gerakannya dia sebenarnya tidak mau berpolitik, dia ingin segala sesuatunya aman, kenapa saya katakan demikian karena ketika bu Risma menjabat sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Kepala Bappeko, banyak kebijakan walikota yang dia berani nentang,”tegas Erick Jumat (21/2/14)

Sebagai pejabat publik pertemuan Tri Risma dengan Priyo Budi Santoso bisa dikatakan setiap langkah dia adalah politik,”Soal dia tidak melakukan gerakan politik itu hak dia, namun kalau orang lain membaca itu gerakan politik dan itu hak orang untuk menilai.”tuturnya

Dijelaskan Erick, apa yang terjadi saat ini, merupakan “blunderisasi” yang tidak bisa dihentikan. Apalagi sudah diformalkan dengan hearing di Komisi, maka kasus itu sudah menjadi masalah nasional.
“Bukannya masalah politik harus diselesaikan dengan politik. Ini Blunderisasi,jadi kita tinggal tunggu saja kelanjutannya dan endingnya seperti apa.,”pungkasnya.(r7)