Pileg dan Pilpres Serentak, Ujian Bagi Integritas MK

Surabaya, (DOC) – Menanggapi permohonan uji materi terhadap UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, sesungguhnya sudah pernah ada Putusan MK No. 51-52 dan 59/PUU-VI/2008 yang secara substantif menyatakan bahwa pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang tidak bersamaan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi. Putusan tersebut merupakan hasil permusyawaratan Hakim Konstitusi tanggal 13 Pebruari 2009 dan dibacakan dalam Pleno MK tanggal 18 Pebruari 2009.
Ketika itu pada 2008, permohonan untuk menyatakan pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang tidak serentak adalah bertentangan dengan konstitusi diajukan karena belum jelasnya pengaturan dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Ketidaktegasan ini mengakibatkan UU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Kebetulan, kuasa hukum dalam pengajuan ketika itu adalah Hamdan Zoelva yang kini menjabat Ketua MK. “Dalam konteks itulah kami ingin mengingatkan, apakah yang mulia Hakim Hamdan Zoelva akan mengambil tindakan dengan mengabaikan Institusi yang dipimpinnya?“ tutur ketua Bappilu Partai NasDem, Ferry M. Baldan.
Tindakan mengabaikan institusi yang dimaksud Ferry adalah dengan memilih posisi seperti saat menjadi kuasa Hukum yang permohonannya pernah ditolak oleh MK tersebut.
Ferry berkeyakinan, MK tidak ingin mengorbankan integritas institusi hukum yang kini sedang dalam sorotan tajam publik ini. “Kami rasa kita masih bisa berharap pada integritas Ketua MK. Diharapkan beliau dapat bertindak selayaknya seorang negarawan, dan mampu keluar dari pusaran ‘conflict of interest’,” Ujar Ferry.
Lebih jauh Ferry mengatakan, “Pengaturan mengenai keserentakan Pileg dan Pilpres tidak berkaitan dengan konstitusi, tapi ini terkait dengan regulasi (UU),” jelas Ferry.
Oleh karena itu, kehendak untuk ‘memaksakan’ pelaksanaan Pileg dan Pilpres serentak pada Pemilu 2014 adalah pendistorsian pelaksanaan tahapan Pileg yang hanya tinggal 80 hari lagi.
Seperti dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan dalam konferensi pers Kamis (16/1/2014) yang lalu, Partai NasDem ingin mengingatkan dan mengajak bangsa ini untuk menghormati tahapan pemilu yang sudah berlangsung.
“Jika ingin mengatur dan menata Pelaksanaan Pemilu, hendaknya mengatur secara keseluruhan sistem Pemilu, yang mencakup Pileg, Pilpres dan Pilkada. Bukan sekedar menggabungkan Pileg dan Pilpres ketika hari H Pileg sudah dekat,” tegas Ferry.
“Pengaturannya dibuat dalam suatu desain Pemilu yang mudah dan murah, serta tertuang dalam regulasi (Undang-undang) agar dapat dilaksanakan setelah Pemilu 2014, yakni Pemilu 2019,” tutup Ferry. (r4)