Pilih Urus Partai, Wisnu Sakti Enggan Nyaleg Lagi

Tidak ada komentar 163 views

Surabaya – Ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buana,  enggan dicalonkan kembali dalam pemilu legislative 2014. Ia memilih untuk konsentrasi sebagai ketua partai. Saat ditemui di ruang kerjanya, Wakil Ketua DPRD Surabaya ini mengungkapkan pengalaman pemilu tahun 2009, perolehan kursi PDIP justru merosot karena tdiak ada yang pegang kendali di partai.

“pengalaman 2009, begitu (system) suara terbanyak, tidak ada kendali partai atas caleg. Semua bicara atas kepentingan pribadi, hasilnya tambah hancur bukan bagus” jelasnya.

Ia mengaku sudah menyampaikan keinginannya ke Ketua Umum DPP PDIP Megawati soekarno Putri. Namun, belum ada lampu hijau.

“Meski ketua cabang, saya minta izin ke ketua umum. Tapi sesuai rakernas harus masuk daftar caleg, meskipun jika terpilih tdiak boleh ambil jabatan kecuali ketua fraksi” papar putra mantan sekjen DPP PDIP Ir. Soecipto.

Pria yang akrab disapa WS mengungkapkan, pilihannnya berkonsentrasi ke partai, karena target perolehan suara pada pemilu legislative mendatang cukup besar, yakni sekitar 20 kursi di DPRd Surabaya.

“Target tidak main-main, makanya lebih baik konsentrasi memenangkan partai” tegasnya.

Wisnu menambahkan, dalam menghadapi pemilu harus ada pimpinan yang mengkoordinasi para caleg. Ia yakin dalam perebutan dukungan suara masyarakat terdapat gesekan antar kandidat , meski satu partai.

“Kalau sebagai ketua cabang , saya bisa jadi wasit jika ada pelanggran di internal.” Tambah Wisnu

Ia yakin para caleg akan memahami, karena posisinya  bukan caleg, sehingga tidak ada polemic kepentingan. Dan lagi konsolidasi bisa terjaga.

Wisnu sakti menegaskan, tidak ada toleransi  terhadap caleg yang terlibat gesekan saat kampanye. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kerja khusus (rakercabsus) DPC PDIP Surabaya , sanksi yang dijatuhkan adalah dicoret dari daftar caleg.

“Jika ada gesekan kita coret, meskipun masuk daftar caleg. PAW saja bisa, masak coret caleg gak bisa” tegasnya.

Namun demikian, karena sengketa antar caleg bisa bermacam-macam, pihaknya mengaku masih merumuskan bentuk sanksi yang bisa dikenakan kepada para kadernya yang terlibat. (K-4)