Pilih Wawali Tak Libatkan KPU

Tidak ada komentar 156 views

Surabaya, (DOC) – Proses pemilihan calon Wakil Walikota Surabaya tidak melibatkan KPU Surabaya. Emmanuel Playtuka, Kasi perundang-undangan Sekretariat DPRD Surabaya, Rabu (17/7/2013) mengatakan dalam peraturan perundangan tidak disebutkan keterlibatan KPU. Seluruh proses pemilihan dilakukan oleh anggota dewan.
“Di Peraturan Pemerintah tidak menyebutkan keterlibatan KPU,” ujarnya.
Namun demikian, Emanuel menegaskan, jika nantinya dilibatkan juga tdiak masalah. Pada dasarnya kewenangan untuk melibatkan KPU atau tidak berada ditangan kalangan dewan.
Draft tata tertib pemilihan cawawali telah disusun secretariat dewan. Pansus Pemilihan tinggal melakukan proses pembahasan untuk penyempurnaan sekaligus melakukan koordinasi dengan Pemprof jatim.
“Tahapannnya atau rancangannnya sudah kita buat, pansus tinggal action saja,” ungkap pria yang akrab disapa Eman.
Eman menegaskan, waktu kerja pansus pemilihan wawali untuk menyelesaikan tata tertib sekitar 14 hari, sejak pembentukannya. Batas akhir mereka menuntaskan aturan pemilihan hingga 2 Agustus. Pasalnya, sebagian waktu mereka terpotong masa reses.
Pasca pansus menyelesaikan tatib, mekanisme pemilihan akan diatur oleh panitia pemilih. Panitia pemilih an terdiri dari 7 orang perwakilan fraksi. Emanuel menyebutkan, mereka berasal dari pansus pemilihan wawali.
“Pansus itu alat kelengkapan dewan, jadi ada nomenklatur anggaran. Sedangkan panlih tidak ada, jadi anggota panlih dari pansus. Yang tidak masuk panlih menjadi saksi,” jelasnya.
Di sisi lain, dalam PP 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD secara tegas mengatur keberadaan panitia khusus (Pansus) sementara panlih tidak diatur.
Sementara mengenai mekanisme pemilihan, berdasarkan aturan, Walikota Surabaya harus mengajukan dua nama dan nantinya dipilih di paripurna DPRD. Dalam draft tatib, mekanisme pemilihan terdapat tiga opsi, masing-masing musyawarah, aklamasi dan voting.
“Pemilihan ada tiga momen, yakni musyawarah, aklamasi atau voting tergantung kondiisinya. Tapi di tatib kita masukkan semua,” Ungkap pria asal Maluku ini.
Eman menyebutkan, semua mekanisme pemilihan diatur dalam tata tertib, termasuk jika salah satu calon tiba-tia mengundurkan diri saat paripurna diselenggarakan.
“Semua harus payung hukumnya, bila ada yang mengundurkan diri , aturannnya apa. Di tata tertib harus diatur, jika tidak bisa tertunda dan terbengkalai,” terangnya. (k4/r4)