Pilkada Langsung Lebih Banyak Mudharat

Tidak ada komentar 271 views

Jakarta, (DOC) – Kementerian dalam negeri (Kemendagri) mengusulkan revisi Rancangan Undang-Undang Pilkada ke DPR. Salah satu yang diusulkan yakni pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Juru Bicara Kemendagri Dodi Riatmadji tak memungkiri hal itu. Kemendagri punya alasan sendiri mengenai hal itu. Sebab, pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang langsung dipilih oleh rakyat lebih mendatangkan banyak mudharat.
“Apa yang diajukan pemerintah, pada waktu itu, kita sudah jalan kemana mana, kita memperoleh kesimpulan untuk memperbaiki hal yang kita temukan sebagai dampak negatif pemilihan langsung. Akhrinya kita, pemerintah, mengajukan RUU Pilkada. Di satu sisi bisa dikatakan pilkada langsung lebih banyak mudharatnya,” ucap Dodi Riatmadji dalam diskusi bertajuk ‘Pilkada Untuk Siapa?’ di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014).
Dikatakan Dodi, ada beberapa alasan mengapa pemerintah akhirnya mengusulkan RUU Pilkada ke DPR ini. Salah satunya yakni mengenai korupsi dan politik uang. “Sangat banyak kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, yang kaitannya dengan korupsi. 227 kepala daerah tersangkut dalam masalah hukum. Hal ini diangkat Mendagri (Gamawan Fauzi) korelasi antara melanggar hukum terkait persoalan selama mengikuti pemilihan secara langsung. Dan memang ada korelasinya,” ungkapnya.
Saat ini, sambung Dodi, pihaknya masih terus memantau pandangan-pandangan masyarakat atas RUU Pilkada itu sebagai bentuk aspirasi di tengah pembahasan RUU bersama DPR RI. “Pilkada langsung menyebabkan karir PNS terancam, kepala daerah terpilih cendrung melakukan pencopotan dan pemutasian PNS tanpa pertimbangan yang cukup. Terahir walikota palembang memberhentikan ratusan pejabat disana,” pungkasnya.
RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Akan tetapi semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat saat ini justru mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Hal tersebut kian menuai polemik. Bahkan, penolakan pilkada oleh DPRD disampaikan para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). (co/r4)