Pilkada Tak Langsung Rawan Kejahatan Korupsi

Tidak ada komentar 175 views

Surabaya, (DOC) – Rancangan Undang-Undang Pilkada tidak langsung telah disetujui DPR RI pada Kamis (25/9/2014). Artinya pemimpin atau kepala daerah akan dipilih melalui dewan, bukan pilihan rakyat. Dari sejumlah pendapat, banyak yang menyatakan jika Pilkada ditentukan dewan, maka tak akan ada imbas ekonomi bagi rakyat. Keuntungan justru banyak didapat dari anggota dewan.
Selama ini, dengan Pilkada langsung, perekonomian rakyat sangat terbantu. Seperti usaha sablon, percetakan, sewa panggung, sewa kendaraan dan lain sebagainya. Kini dengan Pilkada tak langsung, semua usaha rakyat itu tak lagi bakal kecipratan rezeki atas pesta demokrasi yang digelar.
Namun menurut pengamat politik Eddy Marzuki, pihak dewan sebaiknya tak perlu senang dulu. Sebab, kalau tak hati-hati, konsep Pilkada seperti itu bisa menjebak atau rentan dengan politik uang. Sudah pasti kalau untuk meraih suatu jabatan itu penuh atau sarat dengan tindak kejahatan gratifikasi, maka jangan berharap KPK akan tutup mata. Bisa-bisa saat pesta Pilkada itu selesai, justru banyak pejabat negara yang bermasalah dengan kasus gratifikasi. Baik itu anggota dewannya maupun kepala daerah yang terpilih.
“Celah gratifikasi akan sangat besar dengan Pilkada tak langsung tersebut. Seperti pada jaman orde baru lalu, masyarakat pasti tahu kalau saat itu calon kepala daerah yang berambisi rela mengeluarkan banyak uangnya untuk melakukan gratifikasi. Deal-deal rupiah memang terjadi. Bahkan hukum rimba berlaku, siapa yang kuat (uang, red) maka dialah yang menang,” tukas Eddy.
Politik transaksional, lanjut dosen ilmu politik di salah satu perguruan tinggi swasta ini, sudah tidak tabu lagi. Seolah perilaku negatif sangat dihalalkan. Ini tentu saja tidak memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat.
Selain itu, lanjut Eddy, sistem Pilkada tak langsung, sangat memberangus hak masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang memiliki potensi atau kemampuan, tapi tak memiliki partai alias independen serta tak memiliki modal. Tentu, warga panutan seperti itu tak bisa maju dalam Pilkada. “Suara rakyat sudah terwakilkan oleh wakil mereka di gedung DPRD. Padahal sejatinya, belum tentu masyarakat setuju dengan calon kepala daerah yang maju lewat suatu partai. (co/r4)