Pimpinan Komisi Dipilih Paket, Koalisi Parpol Tak Solid

Surabaya,(DOC) – Penetapan pemilihan pimpinan komisi melalui sistem paket mendapat sorotan dari kalangan anggota DPRD Surabaya. Panitia khusus (Pansus) tata tertib (Tatib) telah menyepakati penentuan ketua komisi, wakil, dan sekretaris melalui sistem paket. Ketentuan ini dinilai akan memunculkan konflik antar fraksi.

Endy Suhadi anggota fraksi Gerindra, memandang aturan Tatib menggunakan sistem paket untuk penentuan pimpinan Komisi sebenarnya justru memperuncing peta politik di tingkat pusat ke Surabaya.

Menurutnya dengan sistem paket , maka setidaknya harus ada dua paket yang diajukan untuk dipilih melalui voting. Dengan demikian, lanjut adik mantan ketua DPRD Surabaya, Basuki, ini mau tidak mau bakal ada kelompok koalisi untuk mengajukan paketpimpinan komisi ini.

“Penentuan paket harus melalui kerja komunikasi antar fraksi. Tentunya yang paling dekat adalah dengan merujuk peta koalisi di pusat,” terangnya.

Mengenai kesiapan Gerindra sendiri, Endik mengaku belum mendapat informasi dari Rio Patiselano, anggota F Gerindra yang menjadi anggota Pansus Tatib. Namun ia memastikan fraksinya siap melakukan komunikasi dengan fraksi lain terutama dari koalisi Merah Putih   secepatnya.

“Mau tak mau kami harus siap, tapi kami belum mendapat laporan dari Rio Pattiselano (anggota pansus dari Gerindra). Namun demikian sebenarnya kami sudah membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lain, jadi kami siap” akunya, Kamis (9/10/2014).

Memang sebelumnya ketua Pansus Tatib, Adi Sutarwidjono menegaskan Pansus telah menyepakati penetapan pimpinan komisi dilakukan dengan system paket. Paket ini kata Adi meliputi ketua ,ewakil ketua dan sekretarsi komisi.

Menurutnya dengan sistem paket tersebut, pimpinan komisi mulai ketua, wakil ketua, dan sekretaris berasal dari fraksi yang berbeda-beda. Tentunya hal ini tergantung pembicaraan antar fraksi yang berkoalisi.

Terkait hal ini pula, Endik mengakui keputusan pemilihan pimpinan komisi melalui sistem paket dinilai di atas kertas menguntungkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).  Karerna PPP yang di DPRD Surabaya memperoleh satu kursi telah bergeser ke KIH. Dengan demikian koalisi yang dibangun PDIP ini  mendapat 26 kursi dari 50 kursi DRPD Surabaya.

Semula kekuatan KMP dan KIH merata, 25 kursi berbanding 25. KIH yang didukung oleh PDI Perjuangan, PKB, Hanura, dan Nasdem memperoleh 25 kursi. Rinciannya, PDI Perjuangan 15 kursi, PKB 5 kursi, Hanura, 3, dan Nasdem 2.

Begitupula dengan KMP mendapat 25 kursi yang terdiri dari Gerindra 5, PKS, 5, Demokrat 6, Golkar 4, PAN 4, dan PPP 1 kursi. Namun peta nasional mengalami perkembangan. PPP mulai merapat ke KIH. Terbukti saat pemilihan paket pimpinan MPR, partai berlambang kakbah ini merapat ke koalisi yang dikomandani PDI Perjuangan.

Namun, rupanya koalisis KIH di Surabaya belum sesolid di tingkat pusat. Sebab, keputusan Pansus Tatib itu ditentang oleh Vinsensius. Anggota dewan dari Partai Nasdem ini berpendapat pemilihan pimpinan komisi harus mengakomodir semua fraksi. Tujuannya untuk menciptakan stabilitas di kalangan anggota dewan.

“Alangkah baiknya mengakomodir semua unsur fraksi, semuanya diberi jatah secara proporsional,” katanya singkat.(tot/r7)