Pindah Parpol, Hak Enam Anggota Dewan Dicabut

Tidak ada komentar 131 views

Surabaya (DOC) – Lantaran pindah partai politik (parpol) dan sudah masuk daftar sementara calon (DCS) legislatif, enam anggota DPRD Surabaya dicabut hak kedewanannya.

Keenam anggota dewan tersebut masing-masing Wakil Ketua Komisi C, Simon Lekatompessy, Sekretaris Komisi B Rio Pattiselano, anggota Komisi A Imanuel Fredrik Lumoindong, anggota Komisi B dari PKNU Camelia Habibah, Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana (WW) serta Ketua Badan Kehormatan (BK) Agus Santoso. Mereka dinyatakan tidak berhak menerima hak kedewanan mulai Mei.

Hal ini sesuai pernyataan Kassubag Perundangan Sekretariat DPRD Surabaya, Emanuel Playtuka, bahwa terdapat enam anggota legislatif tidak berhak mendapat hak kedewanan berupa gaji pokok, tunjangan perumahan, tunjangan jabatan, uang makan, uang transport dan lain-lain dengan total Rp 21 juta per bulan.

Wakil ketua Komisi C DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy mereaksi keras pernayataan tersebut.

“Sebenarnya, saya tidak tahu soal ini. Karena beberapa hari ini saya sakit,” ujar Simon lekatoimpessy.

Simon mengingatkan, kepindahan yang dilakukan sejumlah anggota legislatif ke partai lain dilakukan bukan atas kemuan mereka sendiri. Dimana mereka pindah partai lantaran kendaraan politik mereka sebelumnya, dinyatakn tidak lolos verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

“Apalagi dalam proses perpindahan ke partai politik (Parpol) lain, prosedurnya juga harus dilalaui dengan benar. Jadi, tidak semudah itu menyatakan anggota legislatif pindah partai,” ingatnya.

Menurut Simon, berdasarkan peraturan yang berlaku ada beberapa tahapan yang perlu dilewati sebelum seorang politisi dinyatakan pindah Parpol. Di antaranya, yang bersangkutan harus mengajukan surat pengnduran diri ke DPRD. Setelah itu, pihak legislatif mengusulkan ke pemeirntah kota (pemkot) Surabaya, yang kemudian diteruskan ke Gubernur Jatim.

“Setelah gubernur mengabulkan, baru sah kalau kita dinyatakan pindah parpol,” tegas Simon.

Bahkan berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bagian Otonomi Daerah (Otada) beberapa saat yang lalu, dinyatakan dengan tegas selama Surat Keputusan (SK) belum dicabut oleh gubernur, selama itu pula mereka berhak memperolah hak sebagai anggota legislatif.

“Tidak hanya gaji. Hak lainya seperti berbicara dan protokoler juga masih berhak kita dapatkan. Karena yang menerbitkan SK adalah gubernur, jadi gubernur juga yang harus mencabut,” tandas pria yang juga menjadi Wakila Ketua DPD PDS Jatim tersebut.

Lebih jauh, Simon juga mengaku tidak risau dengan peraturan KPU yang mewajibkan anggota legislatif mengundurkan diri ketika hendak pindah partai. Simon beralasn, dengan proses di komisi pemilihan umum yang baru memasuki tahapan penerimaan DCS, kebijakan tersebit tidak dapat dijadikan acuan.

“Lain lagi jika sudah DCT (Daftar Caleg Tetap, red), maka semenjak itu pula kami sudah resmi dinyatakan pindah parpol karena sudah resmi maju lewat partai lain,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ia berharap semua yang dilakukan di DPRD benar-benar berdasarkan aturan serta prosedur yang benar.

Terpisah, Anggota Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Surabaya Erick Reginal Tahalele, mengaku heran dengan sistem birokrasi yang ada di sekretaris dewan. “Kalau soal penghentian gaji anggota dewan sangat cepat. Padahal SK dari gubernur belum turun. coba kalu soal proses rapat paripurna istimewa lamanya minta ampun, padahal SK sudah turun dari beberapa pekan yang lalu,” sesal Erick.

Sebelumnya, enam anggota DPRD Surabaya, Wakil Ketua Komisi C, Simon Lekatompessy, Sekretaris Komisi B Rio Pattiselano, anggota Komisi A Imanuel Fredrik Lumoindong, anggota Komisi B dari PKNU Camelia Habibah, Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana (WW) serta Ketua Badan Kehormatan ( BK) Agus Santoso, dinyatakan tidak berhak menerima hak kedewanan mulai Mei.

Hal itu setelah Kassubag Perundangan Sekretariat DPRD Surabaya, Emanuel Playtuka, melakukan konsultasi dengan Sekwan DPRD Jatim, Kepala Biro Hukum,
Kepala Biro Administrasi, dan Kepala Biro Keuangan Pemprov.(k1/r3/r4/r7)

Rincian Pendapatan Anggota Dewan per Bulan
===========================================
Gaji Pokok Rp 9.000.000
Tunjangan Jabatan Rp 1.000.000
Uang makan Rp 1.500.000
Perumahan Rp 3.000.000
Transport Rp 3.000.000
Lain-lain Rp 3.500.000
——————————————-
Total Pendapatan Rp 21.000.000