PKB Surabaya Bantah Boikot Ketua DPRD Surabaya

Tidak ada komentar 115 views

Surabaya, (DOC) – Partai Kebangkitan Bangsa Kota Surabaya secara resmi belum menentukan sikap terkait aksi pemboikotan anggota DPRD Surabaya. Desakan dari sejumlah fraksi untuk menolak keabsahan Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana sepertinya tidak membuat partai hijau tersebut tergesa-gesa dalam bertindak. Hal ini secara legalitas WW masih Ketua DPRD Surabaya dikarenakan belum adanya surat resmi pemberhentian  dari Gubernur Jawa Timur.

Ketua Tanfidz DPC PKB Surabaya, Syamsul Arifin, mengatakan, partainya masih menunggu kejelasan dari posisi Ketua DPRD Surabaya secara hukum. Ini merupakan konflik internal Partai Demokrat sehingga PKB tidak akan masuk terlalu dalam. Sehingga pemboikotan tersebut tidak perlu dilakukan oleh anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa.

“Kita masih menunggu perkembangan. Dimana surat dari Gubernur Jawa Timur akan menjawab konflik yang terjadi saat ini, secara resmi kita belum bersikap,” tegasnya.

Kata Syamsul, adanya pernyataan yang mengatasnamakan Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Surabaya mendukung aksi pemboikotan anggota dewan tidak benar. Mengingat belum ada koordinasi internal antara Partai dengan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Sehingga, anggota dewan yang merupakan kepanjangan tangan rakyat tersebut diharapkan tetap menjalankan fungsinya.

“Itu murni pernyataan salah satu anggota dewan yang kebetulan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dan bukan mengatasnamakan Partai. Kita belum koordinasi kondisi yang cukup memprihatinkan di dewan,” ungkapnya.

Sebelumnya, salah satu anggota DPRD Surabaya dari Fraksi Kebangkitan Bangsa menyuarakan dukungan pemboikotan terhadap kinerja dewan yang ditandatangani oleh Wisnu Wardhana bersama dengfan Fraksi Golkar. Sehingga, ini cukup berdampak dengan kinerja komisi yang tidak menerima aspirasi rakyat dikarenakan meragukan legalitas Ketua DPRD Surabaya.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, KH Muhammad Naim Ridwan mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu keputusan partai terkait sikap politik sejumlah fraksi di dewan. Bahkan, untuk pembahasan internal fraksipun belum dilakukan. Untuk itu pernyataan yang disampaikan oleh anggota dewan tersebut tidak mewakili nama Fraksi Kebangkitan Bangsa.

“Kita sebagai kepanjangan tangan partai secara etis masih menunggu maunya seperti apa. Tidak semena – mena bersikap, lha wong saya belum berbicara dengan partai.  Kita tidak akan terlarut dalam permasalahan internal partai lain. Makanya, sikap wait and see itu yang PKB sekarang lakukan.” tuturnya.

Menurut Gus Naim, konflik internal di DPRD Surabaya tersebut seharusnya tidak berimbas pada kinerja anggota dewan pada umumnya. Hal ini dikarenakan, sebagai wakil rakyat mereka tidak bisa mengabaikannya hanya kepentingan golongan tertentu yang sedang bergejolak. (r4)