PKS Pilih Aman, Tak Mau Jadi Bemper

Tidak ada komentar 191 views

Surabaya, (DOC) – Bola panas konflik PAW ketua DPRD Surabaya, Wishnu Wardhana, bergerak ke arah Partai Keadilan Sejahtera(PKS). Wakil ketua DPRD Surabaya asal FPKS, Akhmat Suyanto berpeluang memimpin proses PAW atas Wishnu Wardhana yang diresmikan Gubernur melalui SK-nya 17 April lalu.

Kondisi ini setelah Wakil ketua DPRD asal PDIP, Wisnu Shakti tidak bisa dipastikan sikapnya dalam memimpin proses PAW tersebut setelah dalam rapat Banmus, Rabu(24/4/2013) kemarin kembali tidak hadir. Meskipun dalam undangan rapat Banmus yang ditandatanganinya, Wisnu Shakti melimpahkan kewenangan memimpin rapat Banmus kepada Ahmat Suyanto, namun politkus PKS itu melalui DPD PKS Surabaya menyatakan tidak pernah ada komunikasi pelimpahan kewenangan secara resmi.

“Tidak ada komunikasi resmi tentang pelimpahan memimpin rapat Banmus dari pak Wisnu Shakti kepada Ahmat Suyanto, sehingga tidak bisa dikatakan kondisi di rapat Banmus tadi disebabkan oleh ketidakhadiran Ahmat Suyanto,” terang juru bicara DPD PKS Surabaya, Reny Astuti saat pers conference.

Memang rapat Banmus yang rencananya digelar untuk menjadwalkan Paripurna Istimewa PAW Wishnu Wardhana dan Agus Santoso, kemarin dilaksanakan tanpa kehadiran dua Wakil Ketua, Wisnu Shakti Buana serta Ahmad Suyanto. Wisnu Shakti dikabarkan sedang berada di luar negeri untuk mengantarkan ibunya berobat, sementara Ahmad Suyanto sedang menjalankan tugas kepartaian.

Akhirnya rapat Banmus kemarin disepakati untuk dipimpin oleh Muhamad Mahmud dan menghasilkan keputusan menggelar rapat paripurna. Namun kapan rapat paripurna tersebut diadakan, semua legislator yang hadir masih merahasiakan.

Posisi rapat Banmus tanpa keberadaan unsur pimpinan dewan sendiri disebut sejumla legislator sah menurut Tata Tertib Dewan. Sebab, berdasar Perda 50/2010 tentang Tata Tertib DPRD Surabaya pasal 81 menyebutkan, jika pimpinan Banmus berhalangan hadir, maka rapat bisa dipimpin Wakil Ketua DPRD.

Namun jika wakil ketua juga tak bisa hadir, maka pimpinan Banmus bisa dipilih berdasar kesepakatan bersama seluruh anggota Banmus. “Dalam Perda memang berbunyi seperti itu, jadi hasil rapat Banmus yang menentukan agenda paripurna istimewa, sudah sah. Siapa yang mau membantah isi Perda?” tegas Adies Kadir salah satu anggota Banmus.

Namun meskipun ada keputusan rapat Banmus tanpa kehadiran unsur pimpinan, namun pelaksanaan paripurna untuk PAW Wishnu Wardhana tidaklah mudah. Menurut Tata tertib DPRD Surabaya, setiap rapat paripurna harus dipimpin oleh salah satu unsur pimpinan. Sementara hanya satu unsur pimpinan yang diharapkan bisa memimpin rapat paripurna, yaitu Ahmad Suyanto.

Menanggapi kondisi yang menyudutkan kadernya yang duduk sebagai Wakil DPRD Surabaya, DPD PKS Surabaya menyatakan sikap siap melanjutkan SK Gubernur tentang peresmian PAW Wishnu Wardhana serta Agus Santoso. Namun PKS mensyaratkan agar Wakil ketua DPRD Surabaya asal PDIP untuk memimpin semua proses PAW tersebut terlebih dahulu sebagai wakil ketua asal partai pemenang kedua.

Dalam pernyataan sikapnya, DPD PKS Surabaya yang diwakili oleh legislator Reny Astuti mendesak tindak lanjut proses SK Gubernur terkait PAW anggota DPRD Surabaya dengan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD dari partai pemenang kedua (PDIP,red). Dalam hal ini Wakil ketua dari pemenang kedua adalah Wisnu Shakti Buana yang berasal dari PDIP.

Terkait dengan kewenangan yang juga dimiliki oleh Wakil ketu DPRD Surabaya asal PKS, Ahmat Suyanto, Reny melanjutkan pernyataan sikap DPD agar Wisnu Shakti memberikan kewenangan secara resmi dan tertulis jika ada sesuatu hal yang menghalanginya untuk memimpin melanjutkan proses PAW. “Bila hal ini sudah dilakukan, maka PKS bersedia mendukung wakil ketua DPRD dari PKS Ahmad Suyanto untuk memimpin proses-proses terkait SK Gubernur tentang PAW anggota DPRD,” lanjut Reny. (bhr/r4)