PKS Surabaya Dukung Penghapusan RSBI

Tidak ada komentar 95 views

Surabaya, (DOC) – PKS Surabaya mengapresiasi keputusan Mahkamah konstitusi (MK) tentang penghapusan Sekolah rintisan berstandar internasional (RSBI) dan SBI di Indonesia. Karena itu, PKS berharap Pemerintah kota Surabaya menghormati keputusan MK ini dan melakukan koordinasi dengan instansi pusat untuk tindak lanjutnya. ” Keputusan MK ini bersifat final , sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 24 C ayat 1, mari kita hormati bersama” ujar Achmad Zakaria, Sekretaris umum DPD PKS Surabaya dalam siaran pers nya,Kamis(9/01/2013).
Diakui olehnya, bahwa konsep pembiayaan RSBI di Surabaya, memang berbeda dengan daerah lain, tapi filosofi keputusan MK tentang penghapusan RSBI harus dipatuhi, karena bersifat nasional, dan pemkot Surabaya harus menghormatinya. ” MK menilai, filosofi dasar pencabutan RSBI atau SBI adalah penghapusan diskiriminasi peserta didik yang ada di RSBI, SBI dan sekolah Non RSBI atau SBI”, tegas Zakaria.
“Saya baca filosofi di putusan MK begitu, jadi pembedaan perlakuan tersebut bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan antarpeserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah” paparnya.
Implikasi pembedaan yang demikian, menurut dia, mengakibatkan hanya sekolah yang berstatus SBI atau RSBI saja yang menikmati kualitas rata-rata yang lebih baik, dibanding sekolah yang tidak berstatus SBI atau RSBI, sementara sekolah yang berstatus SBI atau RSBI adalah sangat terbatas jumlahnya. “Jadi ini bukan hanya terkait biaya saja, bukan hanya terkait bahasa pengantar saja, tapi ini tentang perlakuan di sekolah-sekolah pemerintah agar sama-sama berkualitas” jelas Ketua Dewan Pembina JPRMI Surabaya ini.
Zakaria berharap, kedepan perlu dibuat roadmap peningkatan kualitas Sekolah-sekolah negeri di Surabaya, secara bertahap, tanpa lagi ada embel-embel RSBI atau SBI. “DPRD Surabaya dan Pemkot perlu membuat Raperda pemerataan mutu pendidikan sekolah negeri dengan tanpa ada unsur liberalisasi, bukan malah menyalahkan MK tentang penghapusan RSBI atau SBI .” cetusnya.(R7)