PKS Surabaya Harus Pahami Kemauan Dewan

Tidak ada komentar 153 views

Surabaya, (DOC) – Pernyataan sejumlah anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahwa sikap Wakil Ketua DPRD Surabaya, Akhmad Suyanto, yang tidak mau memimpin rapat Badan Musyawarah (Banmus) dengan agenda persiapan rapat paripurna istimewa lantaran belum ada disposisi menuai respon keras dari sejumlah anggota DPRD Surabaya.

Menurut anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Masduki Toha, sikap yang ditunjukkan Akhmad Suyanto, telah melanggar sumpah jabatan sebagai anggota DPRD Surabaya. Dimana dalam kondisi genting seperti ini, yang bersangkutan lebih mementingkan urusan pribadi.

“Apa yang dilakukan Pak Yanto (Wakil Ketua DPRD Surabaya, red) sekarang, bisa saja dikatakan telah melanggar sumpah dan janji jabatan yang telah diuacapkan,” ujar Masduki Toha, kamis (25/4/2013).

Karena sesuai dengan peraturan DPRD Kota Surabaya No 50 tahun 2010 peraturan tentang tata tertib DPRD Bab III tentang keanggotaan, disebutkan secara jelas bahwa sebagai anggota legislatif harus mendahulukan kepentingan rakyat dari pada urusan pribadi dan golongan.

“Kalau melihat sikap Pak Yanto sekarang, jauh berbeda dengan Pak Yanto yang saya kenal selama ini,” ujarnya.

Sebagai orang yang pernah duduk dalam satu komisi, dirinya mengenal betul legislator asal PKS itu. Selama ini Akhmad Suyanto dikenal sebagai orang yang sangat peduli dengan kepentingan masyarakat serta sosok yang konsisten dalam menjalankan tugas tanpa mengharapkan imbalan apapun.

“Kalau sekarang PKS menyatakan permintaan sejumlah anggota DPRD meminta Pak Yanto memimpin rapat tidak sesuai dengan faksun politik, saya mau tanya faksun politik mana yang digunakan PKS,” tanya Masduki.

Oleh karena itu, Masduki menganggap jika sikap politik yang ditunjukkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai sikap yang tidak santun. “Saya pastikan, jika sekarang pak Musyafak (Musyafak Rouf, red) tidak terkena masalah hukum rapat paripurna istimewa pasti sudah selesai. Tanpa harus menunggu disposisi surat baik dari Akhmad Suyanto maupun Wisnu Sakti Buana,” tandasnya.

Anggota DPRD lainya, Erick Reginal Tahalele juga menyayangkan sikap yang ditunjukkan Akhmad Suyanto. Menurutnya, sebagai unsur pimpinan yang sama-sama mendapat jatah Biaya Operasional Pimpinan (BOP), tidak sepantasnya jika saat ini terjadi saling lempar tanggung jawab tugas.

“Harusnya kejadian semacam ini tidak boleh terjadi. Toh, fasilitas yang diterima unsur pimpinan selama ini juga sama,” ujar Erick.

Pengamat politik sekaligus Direktur Parlemen Watch Jatim Umar Salahudin menyatakan ada politik sandera terkait molornya proses pergantian antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Surabaya, Wishnu Wardhana.

“Pasti ada sesuatu kenapa Wisnu Sakti tidak mau memproses PAW Wishnu Wardhana,” tegas Umas Salahuddin.

Menurut Umar, berdasarkan pengalaman selama ini diketahui Wisnu Sakti dan Wishnu Wardhana dikanl memiliki hubungan yang cukup dekat. Untuk itu, dirinya mensinyalir ada kasus yang menyandera sehingga Wisnu Sakti enggan memproses pergantian antar waktu WW.

“Soal alasan Wisnu Sakti yang menunggu ibunya di rumah sakit Singapura, itu alasan yang tidak substansial,” katanya.

Sementara terkait, DPD PKSSurabaya yang menunggu pelimpahan secara tertulis dari Wisnu Sakti jika benar berhalangan, Umar menilai cukup beralasan karena ini berkaitan dengan legitimasi dan formil. (k1/r4)